Oleh: Mohtar Umasugi.
“Ironi Keteladanan di Kepulauan Sula”
Ada sesuatu yang terasa janggal dalam kehidupan pemerintahan daerah kita hari ini. Di satu sisi, masyarakat sedang berjuang menghadapi tuntutan hidup yang semakin berat. Harga kebutuhan sehari-hari terus menjadi beban, daya beli masyarakat melemah, lapangan pekerjaan terbatas, sementara berbagai persoalan pelayanan dasar belum sepenuhnya teratasi.
Namun di tengah situasi seperti itu, ruang publik justru dipertontonkan dengan pemandangan yang terasa kontradiktif, para pejabat daerah ramai-ramai menghadiri undangan ulang tahun Bupati Kepulauan Sula yang dilaksanakan di Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu.
Saya tidak sedang mempersoalkan seseorang yang merayakan hari ulang tahunnya. Setiap orang tentu mempunyai hak untuk merayakan hari istimewa dalam kehidupannya. Persoalannya bukan pada ulang tahun itu sendiri, melainkan pada kepantasan sosial dan keteladanan seorang pejabat publik ketika rakyat yang dipimpinnya sedang berada dalam kesulitan. Di sinilah letak ironi itu.
Seorang pejabat publik tidak hanya dinilai dari pidato-pidatonya, tetapi juga dari sikap dan pilihan tindakannya. Pemerintahan bukan sekadar struktur birokrasi, melainkan juga ruang keteladanan. Karena itu, ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi, pemerintah semestinya menunjukkan empati, kesederhanaan dan keberpihakan yang lebih kuat kepada rakyat.
Pertanyaannya sederhana, apa pesan yang ditangkap masyarakat ketika mereka sedang memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara para pejabat daerah justru terlihat begitu antusias menghadiri sebuah pesta ulang tahun?
Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut dianggap biasa. Tetapi bagi rakyat kecil, simbol mempunyai makna yang sangat besar. Rakyat tidak selalu membaca dokumen APBD. Rakyat tidak selalu memahami indikator makro pembangunan. Mereka membaca pemerintah melalui apa yang mereka lihat setiap hari.
Ketika air bersih sulit diperoleh, ketika aktivitas ekonomi rakyat berjalan lambat, ketika lapangan kerja terbatas, ketika infrastruktur belum menjawab kebutuhan masyarakat, dan ketika nelayan maupun pedagang harus berjuang mempertahankan kehidupan ekonominya, maka kehadiran pejabat dalam sebuah pesta menjadi simbol yang mudah ditafsirkan sebagai ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
Inilah yang menurut saya harus menjadi bahan introspeksi. Pejabat boleh mempunyai kehidupan pribadi. Tetapi ketika seseorang sudah berada dalam lingkaran kekuasaan, kehidupan sosialnya tidak lagi sepenuhnya bebas dari penilaian publik. Setiap tindakan akan dibaca dalam konteks kepemimpinan. Apalagi jika hampir seluruh pejabat daerah ikut hadir.
Yang menjadi persoalan kemudian bukan hanya siapa yang mengundang dan siapa yang hadir, tetapi budaya pemerintahan seperti apa yang sedang kita bangun?
Apakah kita sedang membangun pemerintahan yang dekat dengan rakyat atau pemerintahan yang lebih dekat dengan pusat-pusat kekuasaan?
Apakah pejabat daerah lebih cepat merespons undangan pesta daripada keluhan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan ini memang pahit, tetapi harus berani kita ajukan. Saya memahami bahwa menghadiri undangan seseorang bukan berarti pejabat tersebut tidak peduli kepada rakyat. Kita juga tidak boleh menghakimi niat pribadi seseorang hanya berdasarkan sebuah kegiatan. Namun dalam perspektif etika pemerintahan, persepsi publik adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan.
Pemimpin yang baik seharusnya mempunyai kepekaan terhadap suasana batin masyarakat. Ada waktunya pemerintah hadir dalam kegembiraan. Tetapi ada pula waktunya pemerintah menunjukkan kesederhanaan ketika rakyat sedang berduka dan mengalami kesulitan.
Justru dalam situasi sulit, masyarakat ingin melihat pejabatnya berdiri bersama mereka. Mereka ingin melihat pemimpinnya turun ke pasar, berdialog dengan pedagang, mendengar keluhan nelayan, melihat kondisi pelayanan air bersih, mengunjungi sekolah, mengecek infrastruktur dan memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat.
Sebab ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa meriah acara ulang tahun Bupati, melainkan seberapa jauh kehidupan rakyat mengalami perubahan. Kita harus membedakan antara pemerintahan yang sibuk dengan kegiatan dan pemerintahan yang sibuk menyelesaikan masalah.
Saya khawatir jika budaya seremoni terlalu dominan, pemerintah akan kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial. Pemerintah terlihat aktif, tetapi masyarakat tidak merasakan perubahan yang berarti. Inilah paradoks pembangunan yang harus kita kritik.
Rakyat membutuhkan air bersih, bukan sekadar seremoni. Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, bukan sekadar acara. Nelayan membutuhkan ekosistem ekonomi perikanan yang hidup, bukan sekadar janji. Pedagang membutuhkan daya beli masyarakat yang meningkat, bukan sekadar kunjungan pejabat. Anak-anak membutuhkan pendidikan berkualitas dan masa depan, bukan sekadar laporan keberhasilan program.
Karena itu, kritik terhadap fenomena ini bukanlah kebencian kepada pemerintah. Justru sebaliknya, kritik adalah bentuk kepedulian agar pemerintah tidak kehilangan arah.
Pejabat bukan raja. Pejabat adalah pelayan publik.
Kekuasaan yang melekat pada jabatan bukanlah fasilitas untuk menjauh dari penderitaan rakyat, melainkan amanah untuk menyelesaikannya. Saya berharap peristiwa ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pejabat daerah Kepulauan Sula. Bukan hanya bagi Bupati, tetapi juga bagi seluruh jajaran birokrasi dan elite politik daerah.
Sebab rakyat sedang melihat. Rakyat sedang menilai. Dan sejarah pemerintahan pada akhirnya tidak akan mencatat berapa banyak pesta yang pernah dihadiri para pejabat, tetapi akan mencatat apa yang mereka lakukan ketika rakyat sedang membutuhkan pertolongan.
Jika hari ini rakyat sedang berjuang untuk bertahan hidup, maka pemerintah seharusnya juga menunjukkan perjuangan yang sama yakni berjuang menghadirkan kebijakan yang membuat kehidupan rakyat lebih mudah, lebih sejahtera dan lebih bermartabat.
Itulah sesungguhnya bentuk perayaan yang paling layak bagi seorang pemimpin, bukan kemeriahan pesta, tetapi ketika rakyatnya dapat berkata, “Pemerintah benar-benar hadir untuk kami.”
