Jakarta, Transtimur.com – Prestasi membanggakan kembali di torehkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, terpilih sebagai salah satu peserta terbaik yang mewakili peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026.
Hadirnya Bupati dalam acara tersebut untuk mempresentasikan Rencana Aksi Kepala Daerah (RENAKSI) pada acara penutupan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
Kesempatan ini merupakan bentuk apresiasi atas kualitas Rencana Aksi yang dinilai memiliki substansi kuat, inovatif, aplikatif, dan selaras dengan agenda transformasi tata kelola pemerintahan yang tengah didorong Pemerintah Indonesia. Dari 25 peserta kepala daerah yang mengikuti KPPD Angkatan III Tahun 2026, hanya 3 peserta yang dipilih untuk mempresentasikan hasil rencana aksinya pada forum penutupan di hadapan pimpinan BPSDM Kemendagri, Lemhannas RI, para widyaiswara, coach, mentor, serta seluruh peserta KPPD.
Dalam presentasinya, Bupati Halmahera Tengah mengusung Rencana Aksi berjudul “Optimalisasi Sharing Benefit Hilirisasi Industri Nikel Menuju Resilient Community Berbasis SPBE.” Rencana Aksi tersebut menawarkan sebuah model transformasi tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan manfaat hilirisasi industri nikel ke dalam berbagai program strategis daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Inovasi yang ditawarkan diwujudkan melalui pengembangan Collaborative Governance Integrated Public Assistance (CoGoIpa) sebagai Executive Control Tower, yaitu sebuah platform yang mengintegrasikan data lintas perangkat daerah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making), monitoring program secara real time, serta penguatan kolaborasi antar perangkat daerah.
Melalui pendekatan tersebut, berbagai Program Strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, seperti pendidikan gratis, beasiswa daerah, pelayanan kesehatan gratis, rumah layak huni, perlindungan bagi kelompok rentan, pemberdayaan UMKM, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya diintegrasikan dalam satu ekosistem tata kelola digital agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari hilirisasi industri benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Dalam paparannya, Bupati Halmahera Tengah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun tingginya pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika nilai tambah dari hilirisasi industri dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta terbangunnya ketahanan sosial melalui tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis data.
“Keberhasilan hilirisasi bukan hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, dan terwujudnya masyarakat yang tangguh (Resilient Community).”
Terpilihnya Bupati Halmahera Tengah sebagai salah satu perwakilan peserta terbaik menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menghadirkan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah sekaligus mendukung arah pembangunan nasional melalui transformasi digital pemerintahan, penguatan pelayanan publik, dan optimalisasi manfaat hilirisasi industri strategis.
Pencapaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk terus memperkuat budaya inovasi, kolaborasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
