SANANA, Transtimur.com – Kemampuan fiskal Kabupaten Kepulauan Sula mengalami tekanan berat pada tahun anggaran 2026. Dari total belanja daerah sebesar Rp656,79 miliar, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau belanja modal hanya tersisa Rp9,73 miliar atau sekitar 1,4 persen.
Angka tersebut anjlok drastis dibandingkan tahun 2025, di mana belanja modal masih mencapai Rp257,5 miliar.
Penurunan tajam ini tidak lepas dari menyusutnya pendapatan daerah. Pada 2025, pendapatan Kabupaten Kepulauan Sula masih mencapai Rp957,5 miliar. Pada APBD 2026, pendapatan tersebut turun menjadi Rp639,30 miliar.
93 Persen Bergantung Dana Pusat
Data APBD menunjukkan, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Dari total pendapatan Rp957,5 miliar pada 2025, sebesar Rp894,22 miliar atau sekitar 93 persen berasal dari dana transfer. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp29,78 miliar atau sekitar 3 persen.
Pendapatan transfer tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.
Ketergantungan tinggi ini membuat APBD Sula rentan. Ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dan menghapus sejumlah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pendapatan Sula langsung turun hampir Rp300 miliar.
Berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026, total alokasi untuk Kepulauan Sula mencapai Rp537,54 miliar, dengan realisasi sementara baru Rp294,40 miliar atau 54,77 persen.
Dari jumlah tersebut, Transfer ke Daerah sebesar Rp506,69 miliar dan Dana Desa Rp30,84 miliar. Komponen terbesar adalah DAU sebesar Rp386,70 miliar, DAK Nonfisik Rp93,32 miliar, dan DBH Rp26,68 miliar.
Belanja Pegawai Telan Setengah APBD
Di sisi belanja, struktur APBD 2026 didominasi belanja rutin.
Dari total belanja Rp656,79 miliar, Pemda Sula mengalokasikan Rp331,99 miliar untuk belanja pegawai dan Rp205,91 miliar untuk belanja barang dan jasa. Jika digabung, keduanya mencapai Rp537,9 miliar atau lebih dari 80 persen total APBD.
Sisa untuk belanja modal hanya Rp9,73 miliar. Anggaran terbatas ini harus dibagi untuk kebutuhan jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, dan fasilitas masyarakat lainnya.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melakukan prioritas super ketat dalam pembangunan, sementara kebutuhan infrastruktur masyarakat masih tinggi.
Pemerintah daerah ditantang untuk memperkuat PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, pengelolaan aset, dan penggerak ekonomi lokal agar tidak terus bergantung pada dana pusat.
