Bappeda Provinsi Malut Gelar Rapat Kordinasi dan Verifikasi Renja Perangkat Daerah

Transtimur.com ~ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, melalui Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Sosbud) melakukan rapat kordinasi dan verifikasi Rencana kerja ( Renja) perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Malut. 

Kegiatan tersebut berlangsung di grandmajang hotel Ternate, Jumat (28/5/2021).

Kepala bidang (kabid) pemerintahan dan sosial budaya, Muhamad Ridha Rajilun kepada transtimur.com, mengatakan, ini merupakan kegiatan kordinasi dan verifikasi renja perangkat daerah, sebagaimana yang di atur dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Hal itu merupakan tugas Bappeda lakukan verifikasi terhadap Renja yang akan dilakukan perangkat daerah.

Kegiatan ini mulai berlangsung dari hari selasa, 25/5 – 28/5/2021, kami mengundang seluruh SKPD provinsi Malut untuk di lakukan verifikasi renja menyangkut kegiatan dan indikator dan sebagainya, ujar Ridha.

Ridja bilang, sebagaimana penyusunan renja merupakan rangkaian penyusunan rencana kerja daerah, “selain itu ada juga penyusunan renja daerah jangka panjang yaitu 20 tahun, ada renja jangka menengah dan ini merupakan turunan dari RKPD 5 tahunan, kemudian di turunkan  rencana strategis kerja daerah 5 tahun itu yang di turunkan lagi ke renja 1 tahunan”.

Menurutnya, RKPD di susun oleh Bappeda dan SKPD menyusun rencana kerja tahun 2022, tahapannya dimulai dari januari dan masuk di forum perangkat daerah yaitu musrembang, karena dua dokumen tersebut merupakan perintah dari undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional.

“jadi, Bappeda pe tugas melakukan verifikasi terhadap dokumen renja SKPD kemudian kami nilai apakah itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sebagaimana yang di atur dalam permendagri no. 86 tahun 2017”.

Kami melakukan verifikasi atau koreksi untuk perbaikan dokumen setelah itu keluar pergub, Renja selesai di bulan juni kemudian menjadi RAPBD sampai menjadi APBD  yang akan di sahkan sekitar bulan Oktober 2021 untuk anggaran tahun 2022, tutup Ridha. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *