Bogor, Transtimur.com – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, hadir dalam Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025, di Hotel Sentul Lake, Bogor, bersama 18 gubernur dan bupati/wali kota dari wilayah perbatasan, serta kementerian dan lembaga terkait, Selasa, (18/11/2025).
Acara ini dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago dan Mendagri Tito Karnavian, beliau juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, yang juga turut membuka rakor tersebut. Hadir juga Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Forum Rakorendal ini membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029, sesuai UU 43/2008, yang diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya, di wilayah perbatasan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa visi pengelolaan perbatasan 2025–2029, yakni terwujudnya kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif, melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta ekonomi berkelanjutan yang bertumpu pada potensi lokal.
Visi ini diterjemahkan menjadi 5 fokus utama:
- Penguatan pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI.
- Pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang kokoh.
- Peningkatan kapasitas kawasan melalui tata ruang.
- Pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta.
- Perbaikan tata kelola kelembagaan untuk pengelolaan perbatasan yang lebih efektif, efesien, dan terkoordinasi lintas sektor.
Mendagri Tito Karnavian juga menekankan, pentingnya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi wilayah tertinggal.
Melalui Rakorendal 2025, BNPP berharap rumusan kebijakan dan arah pembangunan yang lahir dari forum ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI.
