Oleh: Mohtar Umasugi
Setiap pagi, secangkir kopi seolah menjadi saksi bisu dari percakapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Di warung-warung kopi, di pasar, di pelabuhan, bahkan di teras rumah-rumah sederhana, pembicaraan yang paling sering terdengar bukan lagi tentang politik atau pertandingan sepak bola dunia, melainkan tentang bagaimana bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Hari ini, kehidupan masyarakat benar-benar sedang diuji. Mencari pekerjaan semakin sulit, peluang usaha semakin sempit, sementara harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Pendapatan sebagian besar masyarakat tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan bagi sebagian keluarga justru mengalami penurunan. Akibatnya, memenuhi kebutuhan makan, biaya sekolah anak, listrik, transportasi, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi beban yang semakin berat.
Perputaran ekonomi daerah juga terasa berjalan di tempat. Pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Pelaku UMKM kesulitan mempertahankan usahanya. Nelayan menghadapi tingginya biaya operasional. Petani bergantung pada harga komoditas yang tidak menentu. Anak-anak muda yang baru menyelesaikan pendidikan harus menerima kenyataan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Tidak sedikit yang akhirnya memilih merantau, sementara yang bertahan hanya mengandalkan pekerjaan serabutan yang penghasilannya jauh dari kata cukup.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan ekonomi rumah tangga, tetapi telah menjadi persoalan pembangunan daerah. Dalam teori multiplier effect, ketika daya beli masyarakat melemah, maka aktivitas perdagangan ikut melambat. Ketika perdagangan melambat, pelaku usaha mengurangi aktivitasnya. Ketika usaha tidak berkembang, lapangan kerja baru tidak tercipta. Pada akhirnya, ekonomi daerah masuk dalam lingkaran stagnasi yang sulit diputus apabila tidak ada intervensi kebijakan yang tepat.
Yang menjadi kegelisahan saya bukan semata-mata kondisi ekonomi yang sedang sulit. Kesulitan adalah sesuatu yang mungkin terjadi di setiap daerah. Akan tetapi, yang lebih mengusik pikiran adalah minimnya respons yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertanyaan sederhana yang kemudian muncul adalah apakah pemerintah kabupaten kepulauan Sula tidak tahu, atau justru tidak mau tahu dengan kondisi masyarakat hari ini? Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan siapa pun. Ini adalah pertanyaan yang lahir dari kegelisahan publik. Sebab jika pemerintah mengetahui kondisi tersebut, maka semestinya ada langkah-langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah belum mengetahui secara utuh kondisi di lapangan, maka ada persoalan serius dalam sistem informasi dan komunikasi pemerintahan.
Dalam perspektif kebijakan publik, Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik bukan hanya mengenai apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengenai apa yang dipilih pemerintah untuk tidak dilakukan. Artinya, ketika persoalan ekonomi masyarakat berlangsung cukup lama tanpa solusi yang nyata, masyarakat tentu akan menilai bahwa diamnya pemerintah juga merupakan bagian dari sebuah pilihan kebijakan.
Demokrasi tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Robert Dahl mengingatkan bahwa pemerintahan yang demokratis harus memiliki kemampuan merespons kebutuhan warga negara. Responsivitas merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi. Ketika suara masyarakat semakin keras menyampaikan keluhan mengenai ekonomi, tetapi belum diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan tersebut, maka wajar apabila muncul pertanyaan tentang sejauh mana negara benar-benar hadir di tengah kesulitan rakyatnya.
Di sisi lain, Paulo Freire mengajarkan bahwa realitas sosial harus dibaca secara kritis. Kemiskinan, pengangguran, dan stagnasi ekonomi bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menjadi administrator anggaran, tetapi harus menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi.
Kabupaten Kepulauan Sula memiliki potensi yang tidak sedikit. Perikanan, pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, hingga usaha mikro merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian menghadirkan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, mempercepat investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memastikan uang terus berputar di daerah, bukan keluar tanpa memberikan manfaat bagi ekonomi lokal.
Masyarakat sesungguhnya tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin memperoleh kesempatan bekerja, memperoleh penghasilan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, dan melihat pemerintah hadir ketika kehidupan sedang terasa sulit. Harapan itu adalah harapan yang sangat sederhana, tetapi justru menjadi ukuran paling nyata dari keberhasilan sebuah pemerintahan.
Refleksi pagi ini bukanlah ajakan untuk saling menyalahkan. Ini adalah ajakan untuk sama-sama membuka mata bahwa denyut kehidupan masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah perlu lebih banyak hadir di tengah rakyat, mendengar keluhan mereka, lalu menerjemahkannya menjadi kebijakan yang konkret dan terukur. Sebab masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak pidato yang disampaikan pemerintah, tetapi mereka akan selalu mengingat siapa yang hadir ketika hidup mereka sedang berada dalam kesulitan.
Secangkir kopi pagi ini kembali mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Ukurannya adalah seberapa banyak rakyat yang dapat tersenyum karena memperoleh pekerjaan, seberapa ramai pasar kembali dipenuhi pembeli, seberapa kuat daya beli masyarakat bertahan, dan seberapa besar harapan yang berhasil dihidupkan kembali. Sebab ketika rakyat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka pembangunan harus kembali bertanya kepada dirinya sendiri untuk siapa semua ini dijalankan?
