Morotai, Transtimur.com – Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, kembali menjadi sorotan publik usai langkah politiknya maju sebagai calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara.
Di tengah kondisi sosial ekonomi Morotai yang masih tertinggal, sikap Rio dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat sekaligus potensi pelanggaran etika jabatan publik.
Sekretaris DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pulau Morotai, Fihir, menegaskan bahwa langkah Rio tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi menabrak prinsip dasar tata kelola pemerintahan.
“Ini penghinaan bagi masyarakat Morotai Kami butuh pemimpin yang peduli, bukan yang haus jabatan. Rio seharusnya tunduk pada etika penyelenggara negara, bukan malah sibuk mengurus ambisi pribadi,” tegas Fihir, Rabu (1/10/2025).
KNPI mengingatkan, jabatan wakil bupati merupakan mandat konstitusional untuk melayani masyarakat. Jika Rio lebih fokus ke HIPMI, maka secara hukum dapat dipersoalkan melalui mekanisme pengawasan DPRD dan etik pemerintahan.
“Kalau beliau terpilih, stabilitas pemerintahan bisa terganggu karena fokusnya terpecah. Publik juga bisa menduga ada konflik kepentingan, di mana proyek daerah diarahkan kepada kelompok HIPMI,” kata Fihir.
Menurutnya, tindakan Rio dapat bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjalankan tugas pemerintahan secara penuh waktu, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang melarang pejabat publik memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Fahir juga menyoroti janji kampanye pasangan Rusi-Rio yang belum genap setahun menjabat. Infrastruktur dasar masih bobrok, angka pengangguran tinggi, dan kesenjangan ekonomi kian terasa.
“Kalau wakil bupati lebih memilih HIPMI, masyarakat akan menilai jabatan politik hanya dijadikan batu loncatan bisnis dan kendaraan politik,” ujar Fihir.
Berdasarkan informasi yang beredar, Rio diduga sudah lebih dari sepekan jarang masuk kantor karena fokus melakukan konsolidasi pencalonan HIPMI Malut. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding pelayanan publik.
“Rio harusnya bekerja penuh waktu untuk rakyat Morotai. Kalau sibuk di luar, itu jelas melanggar asas kepatuhan seorang pejabat publik,” tambah Fihir.
Selain soal HIPMI, KNPI juga menyoroti spekulasi politik bahwa Rio tengah menyiapkan kendaraan untuk maju sebagai calon Bupati Morotai, Bisa jadi HIMPI akan di politisasi untuk wujudkan ambisi ini.
“Sudah jadi rahasia umum bahwa Rio Pawane punya ambisi jadi Bupati Morotai. Jangan sampai HIPMI dipolitisasi untuk mewujudkan ambisi itu,” beber Fihir.
Atas dasar itu, KNPI Pulau Morotai menegaskan penolakannya terhadap pencalonan Rio sebagai Ketua HIPMI Malut. Mereka meminta agar Rio kembali fokus menunaikan kewajiban sebagai Wakil Bupati, serta mengingatkan bahwa rakyat bisa menuntut pertanggungjawaban hukum maupun politik jika amanah terus diabaikan.
“Jika Rio tetap memaksakan diri, maka DPRD wajib menggunakan hak pengawasan hingga interpelasi, dan publik bisa mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan jabatan,” tutup Fihir.
