Ternate,Transtimur.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menyerahkan Naskah Resmi Trajectory Ecocracy kepada DPRD Kota Ternate, sebagai bentuk dorongan agar arah pembangunan daerah tidak lagi hanya berpijak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada keberlanjutan lingkungan.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam kunjungan resmi Pengurus HMI Cabang Ternate bersama peserta Training Raya, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang. Kunjungan ini disebut sebagai tindak lanjut dari forum Training Raya yang merumuskan sejumlah gagasan strategis berdasarkan pembacaan terhadap realitas sosial dan krisis ekologis yang terjadi di Maluku Utara.
Dalam naskah yang diserahkan, HMI menilai praktik demokrasi dan arah pembangunan selama ini masih terlalu terjebak pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, berbagai kebijakan kerap mengabaikan daya dukung lingkungan, yang ditandai dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, degradasi hutan, pencemaran wilayah pesisir, hingga konflik agraria yang terus berulang.
HMI menegaskan, kondisi tersebut bukan lagi sekadar ancaman, melainkan alarm serius yang menunjukkan kegagalan paradigma pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian alam. Sebagai respons, HMI menawarkan konsep Ecocracy sebagai gagasan korektif yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan politik.
“HMI memandang Ecocracy bukan sebagai antitesis demokrasi, melainkan instrumen penyeimbang. Jika demokrasi berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka Ecocracy memperluasnya menjadi kedaulatan yang juga berpihak pada keberlanjutan alam,” kata Yusril dalam keterangannya.
HMI menilai kehadirannya dalam forum DPRD Kota Ternate menjadi langkah penting dalam membangun konsolidasi politik gagasan. Menurut HMI, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah, sehingga kolaborasi antara gerakan intelektual mahasiswa dan lembaga legislatif harus diperkuat untuk mendorong transformasi kebijakan yang lebih berorientasi ekologis.
Dalam pertemuan tersebut, HMI dan DPRD Kota Ternate juga membahas rencana kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).
Adapun sejumlah poin yang dirumuskan dalam naskah tersebut, meliputi:
- Komitmen bersama memperjuangkan Ecocracy sebagai sistem politik yang menyeimbangkan demokrasi dan keberlanjutan ekologis.
- Mendorong arah pembangunan Maluku Utara menuju konsep Green Province, dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas kebijakan daerah.
- Mendorong transformasi paradigma tata kelola pemerintahan dari Good Governance menuju Environment Governance, agar seluruh kebijakan publik berorientasi pada perlindungan lingkungan.
- Memperjuangkan agenda perlindungan serta pemulihan lingkungan hidup di Maluku Utara sebagai tanggung jawab kolektif lintas sektor.
HMI berharap langkah tersebut menjadi pintu awal penguatan kolaborasi strategis antara mahasiswa dan DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang lebih progresif, sekaligus menjawab krisis ekologis yang semakin mengancam masa depan Maluku Utara.
