Pansus LKPJ 2025 Soroti Pembangunan Tower 3 M Tanpa Papan Proyek di Desa Buya

Sula,Transtimur.com – Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang di bentuk oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara menoroti proyek pembangunan tower di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Selasa (14/4/2026).

Pasalnya, proyek yang anggaran bersumber dari APBD Sula Tahun 2025 denga volume Rp 3 milyar tersebut, diduga kuat tidak menjalankan prinsip transparansi setelah ditemukan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.

Kondisi tersebut memicu kecurigaan publik dan DPRD, lantaran proyek pemerintah dengan nilai anggaran besar semestinya wajib menampilkan papan proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Kalau proyek dengan nilai fantastis sampai lebih dari Rp3 miliar, papan proyek itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Supaya publik tahu sumber anggaran dan besarannya,” Kata Ketua Pansus Julkifli Umagapi.

Namun fakta di lapangan lanjut Julkifli justru menunjukkan sebaliknya, dengan Tidak ditemukan papan informasi proyek maupun penjelasan terkait plafon anggaran dan pelaksana kegiatan.

“Temuan kami jelas, tidak ada papan informasi sama sekali. Ini bukan hal kecil, ini masalah serius,” Bebernya.

Julkifli menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa, melainkan membuka ruang dugaan adanya praktik pekerjaan yang tidak transparan sejak awal.

“Itu pekerjaan yang tidak benar. Bagaimana mungkin proyek pemerintah dijalankan tanpa transparansi dasar seperti itu,” Tuturnya.

Pansus DPRD Kepulauan Sula akan mengusut persoalan ini lebih jauh dengan langkah tegas pihaknya akan meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskomdigi Sula dan mengalahkan RDP bersamaan dengan sejumlah OPD lainnya.

“Sudah 12 OPD yang kami surati. Infokom kemungkinan juga akan kami panggil,” jelasnya.

Menurut Panaus, temuan ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih jauh pola pelaksanaan proyek di lapangan, termasuk dugaan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

“Ini bukan hanya soal papan proyek, tapi soal sistem. Kami akan telusuri bagaimana skema pekerjaan ini berjalan,” tegas Julkifli.

“Kami akan turun langsung. Yang jelas masih dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula,” Imbuhnya.

Tinggalkan Balasan