Oleh: Mohtar Umasugi.
Beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan seorang pasien di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, diangkut menggunakan gerobak menjadi tamparan keras bagi wajah pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula yang tahun ini memasuki usia ke-23 tahun. Video tersebut bukan sekadar rekaman peristiwa biasa, tetapi simbol nyata tentang bagaimana masyarakat di wilayah terpencil masih bergulat dengan keterbatasan pelayanan dasar di tengah berbagai narasi kemajuan daerah.
Ironisnya, Puskesmas Waisakai sebenarnya memiliki mobil ambulans. Namun menurut informasi yang berkembang di masyarakat, ambulans tersebut belum dibawa dan ditempatkan di Puskesmas Waisakai. Akibatnya, masyarakat terpaksa menggunakan gerobak sebagai alat transportasi pasien dalam situasi darurat. Sebuah kondisi yang sulit diterima akal sehat di tengah perkembangan zaman dan besarnya anggaran pelayanan kesehatan daerah setiap tahun.
Peristiwa ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan besar: setelah 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula dimekarkan, apakah masyarakat benar-benar sudah merasakan hasil pembangunan yang layak dan berkeadilan?
Sebab video gerobak pasien tersebut bukan hanya berbicara tentang ketiadaan ambulans di puskesmas, tetapi juga menggambarkan wajah buram pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mangoli Utara Timur. Hingga hari ini, akses jalan antar desa yang mulai dibangun sejak tahun 2016 masih belum dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Padahal jalan merupakan urat nadi mobilitas ekonomi, pendidikan, dan terutama pelayanan kesehatan masyarakat desa.
Bagaimana mungkin pelayanan kesehatan dapat berjalan baik apabila akses jalan antar desa masih belum memadai? Dalam kondisi darurat, masyarakat tentu membutuhkan kecepatan akses menuju fasilitas kesehatan. Namun ketika jalan belum dapat dimanfaatkan dan ambulans tidak berada di tempat pelayanan, maka masyarakat kecil lagi-lagi dipaksa menghadapi risiko keselamatan dengan kemampuan seadanya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih menyisakan ketimpangan serius antara pusat pemerintahan dan wilayah-wilayah terpencil. Selama ini pemerintah sering berbicara tentang kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan. Akan tetapi, realitas di lapangan justru memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih hidup dalam keterbatasan akses dasar yang seharusnya sudah menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Lebih memprihatinkan lagi, video tersebut beredar tepat menjelang momentum hari jadi Kabupaten Kepulauan Sula yang ke-23 tahun. Di saat pemerintah dan elit daerah mungkin sedang mempersiapkan seremoni perayaan daerah, masyarakat justru diperlihatkan dengan kenyataan pahit tentang pasien yang harus diangkut menggunakan gerobak. Sebuah ironi yang menyayat hati.
Karena itu, video gerobak pasien di Waisakai layak disebut sebagai “hadiah 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula.” Bukan hadiah dalam makna kebanggaan, melainkan hadiah berupa kritik sosial yang mengingatkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kecil di desa-desa terpencil.
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya proyek, besarnya anggaran, atau megahnya gedung pemerintahan. Ukuran paling penting adalah bagaimana rakyat dapat merasakan pelayanan yang cepat, akses yang mudah, dan perlindungan negara dalam kondisi darurat.
Masyarakat Waisakai tidak membutuhkan pidato pembangunan yang panjang. Mereka membutuhkan jalan yang bisa dilalui, ambulans yang tersedia di puskesmas, dan pelayanan kesehatan yang manusiawi. Sebab hakikat pembangunan sejatinya adalah menghadirkan negara sedekat mungkin dengan penderitaan rakyatnya.
