Sula, Transtimur.com – Momentum hari jadi ke-23 Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, yang jatuh pada 31 Mei 2026 dinilai harus menjadi ruang refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah sejak dimekarkan pada tahun 2003.
Hal itu disampaikan oleh akademisi STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Dr. Mohtar Umasugi, yang menilai bahwa selama 23 tahun perjalanan Kabupaten Kepulauan Sula, pembangunan daerah masih menyisakan berbagai persoalan mendasar di tengah masyarakat.
Menurutnya, peringatan hari jadi daerah selama ini lebih banyak diisi dengan kegiatan seremoni dan hiburan dibandingkan agenda substantif seperti dialog publik dan pameran pembangunan yang dapat menjadi ruang evaluasi bersama.
“Pertanyaannya, kenapa setiap ulang tahun kabupaten selalu dipenuhi seremoni dan hiburan, tetapi minim ruang dialog publik untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah? Padahal masyarakat membutuhkan keterbukaan terhadap capaian maupun kekurangan pembangunan selama 23 tahun terakhir,” ujarnya kepada transtimur.com, Senin (18/05/2026).
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pembangunan daerah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman politik, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan Kabupaten Kepulauan Sula.
“Kenapa harus takut dikritisi? Kritik bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi sebagai jalan mengingatkan kita menuju kesuksesan pembangunan. Daerah yang maju adalah daerah yang terbuka terhadap evaluasi,” katanya.
Secara empiris, lanjutnya, Kabupaten Kepulauan Sula memang mengalami pertumbuhan dari sisi administratif dan pembangunan fisik. Infrastruktur pemerintahan bertambah, aktivitas birokrasi berjalan dari tahun ke tahun.
“Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti lemahnya daya beli masyarakat, terbatasnya lapangan kerja produktif, rendahnya pengelolaan potensi ekonomi lokal, hingga persoalan pendidikan dan kesehatan yang belum sepenuhnya teratasi,” ungkap Akademisi.
“Potensi daerah sebenarnya sangat besar. Kita memiliki sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang luar biasa. Tetapi realitasnya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak pembangunan secara merata,” sambungnya.
Ia juga menyoroti belum adanya kesinambungan arah pembangunan jangka panjang akibat perubahan orientasi program pada setiap pergantian kepemimpinan daerah.
“Akibatnya pembangunan sering berjalan parsial. Program berganti, tetapi persoalan dasar masyarakat tetap sama dari tahun ke tahun,” tuturnya.
Karena itu, ia menghimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD serta seluruh jajaran pemerintah daerah agar menggunakan nurani dalam melihat masa depan daerah.
“Gunakan nurani melihat masyarakat kecil yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Gunakan nurani melihat anak-anak daerah yang harus keluar daerah mencari masa depan. Jabatan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi amanah sejarah,” tegasnya.
Ia berharap momentum 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi benar-benar dijadikan sebagai titik evaluasi bersama untuk membangun arah baru pembangunan daerah yang lebih visioner, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sejarah tidak akan mencatat seberapa meriah panggung hiburan ulang tahun daerah, tetapi sejarah akan mencatat apakah para pemimpin benar-benar menggunakan nurani mereka untuk memperjuangkan masa depan rakyatnya,” tutupnya.
