Sula,transtimur.com – Beberapa waktu lalu, masayarakat Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula bersama Mahasiswa menyoroti dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 dengan nilai mencapai Rp 1,3 miliar.
Ironisnya, Kades Waisakai, Mashun Umasugi justru mendapat pembelaan dari Plt Inspektur Inspektorat, Kamarudin Mahdi. Sikap Kamarudin ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Julkifli Umagap.
Julkifli menegaskan bahwa dugaanya penyimpangan seperti DD dan ADD Waisakai bisa saja terjadi di Desa-Desa lain di Kepulauan Sula. Ia meminta agar tidak ada upaya saling melindungi dalam kasus ini.
“Saya tegaskan, jangan ada yang menutupi! Rakyatlah yang memberi kita mandat, bukan kepentingan segelintir orang,”tegas Julkifli kepada transtimur.com, Minggu (17/2/2025).
Sebagai lesgislator dari PDI-Perjuangan, Julkifli menegaskan bahwa seluruh pihak harus bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DD dan ADD.
“Kami di Komisi I DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan serius. InsyaAllah, kami akan melakukan investigasi di seluruh Desa di Kepulauan Sula,”tandasnya.
Langkah tegas DPRD ini diharapakn dapat mengungkap dugaan korupsi yang selama ini disinyalir terjadi secara sitematis di tingkat Desa. Masayarakat pun diharapakn dapat membantu Komisi I DPRD dengan memasukan surat pengaduan serta data dugaan penyalahgunaan DD dan ADD.
