Jakarta,Transtimur.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membiarkan praktik ‘serangan fajar’ dalam Pemilu 2024. Namun, ia mengakui bahwa pengawasan sering kali terkendala.
Bagja menjelaskan bahwa ketika petugas Bawaslu tiba di lokasi yang diduga terjadi politik uang, kegiatan tersebut biasanya sudah berhenti. Hal ini disampaikan Bagja dalam rapat dengan Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
“Misalnya, ada pembiaran serangan fajar. Kami tidak pernah membiarkan serangan fajar, Pak. Namun, saat patroli pengawasan berlangsung, praktik politik uangnya berhenti,” kata Bagja.
Bagja menambahkan, begitu petugas Bawaslu kembali ke kantor, praktik politik uang sering kali kembali terjadi. Ia juga mengkritik masyarakat yang tidak menyertakan bukti saat melaporkan kejadian tersebut.
“Seringkali laporan hanya berupa informasi tanpa alat bukti atau foto tanpa konfirmasi. Untuk memulai penyidikan, dalam 1×24 jam Bawaslu harus menentukan apakah pelanggaran tersebut bersifat administrasi atau pidana. Setelah itu, baru bisa ditindaklanjuti untuk penyelidikan awal,” jelasnya.
Bagja menegaskan kembali bahwa Bawaslu tidak pernah membiarkan praktik serangan fajar. “Jadi, tidak ada pembiaran serangan fajar, Insya Allah demikian,” tambah Bagja.
Dengan pengakuan ini, Bawaslu berharap masyarakat dapat memberikan bukti yang lebih konkret agar pengawasan dan penindakan terhadap politik uang bisa lebih efektif.
