Transtimur.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masalah tenaga honorer di pemerintah daerah (Pemda) yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Tito, banyaknya tenaga honorer di lingkungan administrasi Pemda menjadi salah satu cara Kepala Daerah untuk meningkatkan anggaran belanja pegawai, meskipun sebagian besar dana Pemda berasal dari pemerintah pusat.
Hal ini juga terkait dengan penggunaan dana untuk belanja pegawai yang mungkin tidak memiliki kualifikasi khusus, termasuk tenaga honorer, kata Tito yang dikutip dari Kompas.com Rabu (13/9/2023).
Selain itu, Tito mencatat bahwa banyak tenaga honorer di bagian administrasi diisi oleh tim sukses (timses), keluarga kepala daerah, atau kerabat dan kenalan pejabat dinas setempat.
Dia juga menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memantau perencanaan dan penggunaan anggaran di instansi pemerintah tempat mereka bekerja, serta dalam mencegah tindakan pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait.
Tito juga menyebut bahwa memperkuat APIP merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana dan korupsi di sektor pemerintahan.
Dia juga mengacu pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang bertujuan untuk mencegah korupsi di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
