Halsel, Transtimur.com – HMI Cabang Bacan menilai, Rencana kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada 15 Oktober 2025 mendatang di nilai sebagai siynal awal kehancuran Ekologis di wilayah Provinsi Maluku Utara, Senin (13/10/25).
Wapres dijadwalkan mengunjungi tiga daerah strategis: Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Timur. Morotai disebut sebagai poros maritim Indonesia Timur dengan posisi geopolitik dan geoekonomi yang vital; Ternate dikenal sebagai simpul intelektual dan ruang pertumbuhan pemikiran kritis; sementara Halmahera Timur menjadi titik akhir kunjungan—wilayah yang kini menjadi sorotan karena maraknya eksploitasi sumber daya alam dan konflik agraria.
Namun, di balik narasi pembangunan dan pemerataan ekonomi, Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Afrisal Kasim, HMI Cabang Bacan menegaskan bahwa kunjungan ini bukan semata-mata agenda birokratis, melainkan langkah awal untuk memperluas legitimasi investasi ekstraktif yang selama ini telah merusak bentang ekologis Maluku Utara.
“Kunjungan Wakil Presiden ke tiga wilayah strategis ini bukan kunjungan kerja biasa. Ia datang untuk melihat langsung potensi kekayaan sumber daya alam kita—baik sektor perikanan maupun pertambangan,” tegas Afrisal Kasim.
“Namun yang lebih berbahaya, kedatangannya menjadi lampu hijau bagi kelanjutan izin-izin penggarapan hutan dan eksploitasi alam tanpa batas di Maluku Utara,” sambungnya.
Afrisal menilai, pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial dan mempercepat degradasi ekosistem.
Ia mencontohkan bagaimana banyak wilayah adat di Halmahera kini terdesak oleh aktivitas tambang nikel dan perluasan kawasan industri yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Bagi HMI Cabang Bacan, pembangunan seharusnya tidak diukur dari seberapa cepat investasi masuk, melainkan dari seberapa besar kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam terjamin.
“Jika pembangunan hanya untuk kepentingan korporasi dan elite, maka Maluku Utara akan kehilangan jati dirinya sebagai gugusan pulau hijau yang penuh kehidupan,” pungkas Afrisal.
Dengan nada keras, HMI Cabang Bacan menyerukan agar pemerintah daerah dan masyarakat sipil tidak terbuai oleh narasi pembangunan yang dibungkus dengan kata-kata ‘pemerataan’. Sebab, di balik kata pembangunan, terselip ancaman terhadap hutan, laut, dan ruang hidup masyarakat adat yang selama ini menjadi benteng terakhir ekologi Maluku Utara.
Pada akhirnya, kunjungan Wakil Presiden RI bukan hanya menjadi momentum politik, tetapi juga ujian moral bagi pemerintah dan rakyat Maluku Utara: apakah akan memilih jalan percepatan ekonomi tanpa batas, atau menjaga warisan ekologis bagi generasi yang akan datang.
Penulis : Askun Usman
Editor : Lutfi Teapon
