Oleh:
Mohtar Umasugi
Pagi ini, seperti biasa, saya duduk di beranda rumah sambil menyeruput kopi hitam yang mulai menipis panasnya. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain tanpa alas kaki di jalanan berlubang, dan ibu-ibu memanggul ember air dari sumur umum yang keruh. Ironisnya, di balik semua itu, mereka tetap tersenyum. Ada kebahagiaan yang aneh, seolah lahir dari penderitaan yang terus dipelihara.
Pertanyaan kemudian muncul dalam benak saya: benarkah rakyat Sula bahagia? Atau ini sekadar kebiasaan tersenyum dalam derita karena tak tahu harus mengadu ke siapa?
Kita tidak bisa menutup mata bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula belum menunjukkan perbaikan signifikan. Berdasarkan data BPS terakhir, persentase penduduk miskin masih berada di atas rata-rata provinsi, sementara angka pengangguran terbuka terus mengintai generasi muda yang minim akses terhadap lapangan kerja produktif. Namun, dalam pidato-pidato seremonial, pemerintah kerap menyebut “stabilitas sosial tetap terjaga” dan “masyarakat tetap bahagia”.
Pakar sosiologi pembangunan, Prof. Dr. H. Ambo Upe, M.Si. dari Universitas Hasanuddin, menyebut fenomena ini sebagai “psuedo-happiness”, atau kebahagiaan semu. “Ketika rakyat terbiasa hidup dalam penderitaan struktural, mereka mengembangkan mekanisme bertahan berupa rasa syukur palsu—bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena mereka kehilangan harapan untuk sesuatu yang lebih baik,” tegasnya.
Saya melihat fenomena ini setiap hari. Seorang pedagang kecil yang tetap tersenyum meski dagangannya nyaris tak laku. Seorang petani yang memanen hasil minim tanpa subsidi pemerintah, tapi tetap mengucap “alhamdulillah”. Mereka bahagia, tetapi bukan karena pemerintah bekerja, melainkan karena mereka telah belajar bertahan tanpa negara.
Inilah kondisi yang oleh antropolog pembangunan Universitas Indonesia, Prof. Imam Prasodjo disebut sebagai “budaya pasrah kolektif”, di mana masyarakat membangun narasi bahagia bukan sebagai refleksi realita, tetapi sebagai cara bertahan hidup.
Secara empirisnya, mari kita telaah fakta-fakta berikut:
1. Infrastruktur: Banyak desa masih terisolasi karena jalan rusak parah. Akses transportasi laut pun tidak stabil, menyebabkan distribusi logistik terganggu dan harga kebutuhan pokok melonjak di desa-desa.
2. Pendidikan: Beberapa sekolah dasar masih kekurangan guru tetap dan ruang kelas layak. Tenaga pendidik honorer digaji rendah, bahkan tak jarang menunggak berbulan-bulan.
3. Kesehatan: Puskesmas pembantu di desa-desa hanya buka pada hari-hari tertentu karena tenaga medis yang terbatas. Akses ke rumah sakit masih bergantung pada cuaca dan biaya transportasi laut.
4. Ekonomi rakyat: Nelayan kekurangan bahan bakar untuk melaut. Petani kehilangan akses pupuk subsidi. Pedagang kecil tak punya daya saing dengan produk luar yang masuk bebas.
Namun, ironisnya, laporan-laporan resmi Pemda sering menggambarkan situasi ini dengan bahasa-bahasa yang meyakinkan: “kehidupan ekonomi terkendali”, “masyarakat tetap produktif”, “daerah kondusif”. Ini adalah retorika administratif yang jauh dari fakta empiris.
Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menilai kondisi sosial dari indikator ‘ketenangan publik’ atau ‘minimnya demo’. Karena diamnya rakyat bukan berarti mereka puas. Senyum yang kita lihat bukan bukti keberhasilan, tapi alarm sosial. Ketika rakyat bahagia dalam penderitaan, itu artinya mereka telah putus harapan terhadap negara.
Pemerintah harus hadir bukan sekadar dalam laporan dan baliho pembangunan, tetapi dalam bentuk nyata: air bersih mengalir, jalan diaspal, guru dan tenaga medis dibayar layak, dan kebutuhan pokok terjangkau.
Pagi ini saya belajar satu hal: rakyat Sula memang kuat. Mereka mampu menertawakan derita, menari di tengah krisis, dan tetap mengucap syukur meski tak tahu esok makan apa. Tapi kekuatan ini jangan disalahpahami sebagai bukti bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik.
Sebaliknya, inilah saatnya pemerintah daerah bangkit dari ilusi keberhasilan. Bahagia di balik penderitaan bukanlah capaian. Itu adalah cermin dari kelalaian. Dan rakyat Sula, sekuat apa pun mereka, tidak layak terus hidup dalam ketangguhan yang dibentuk oleh keterbatasan.
Mari kita kembalikan makna kebahagiaan rakyat ke tempat yang seharusnya: hasil dari kesejahteraan yang dijamin, bukan semangat bertahan dalam keterbatasan yang dibiarkan.
Salam hangat dari “Meja Kopi Pagi”, sesekali pakai nurani untuk menatap wajah-wajah lesu di pojok pasar dan emperan toko.
