Sula, Transtimur.com – Rumah Sakit (RS) Pratama di Desa Dofa, Ibu Kota Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bagikan bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 senilai Rp 44,3 miliar ini bukan hanya disorot karena ada dugaan korupsi dan pembangunan asal jadi, tetapi kini mengancam keselamatan jiwa manusia.
Berdasarkan pantauan dan bukti visual yang diterima Transtimur.com menunjukan kondisi bangunan RS Pratama Dofa diduga berdiri menggantung diatas lereng tanpa pondasi yang memadai. Lokasinya yang rawan longsor memperkuat dugaan bahwa RS ini dibangun tanpa memperhatikan aspek keselamatan dasar.
Baca Juga : Mobil Antara Karyawan IWIP Alami Kecelakaan
Jika terjadi Gempa Bumi, maka skenario terburuk bisa menjadi kenyataan. Pasien yang dirawat, tenaga medis yang bertugas, serta keluarga pasien yang berjaga bisa saja menjadi korban runtuhnya bangunan, tentu tidak ada satu orangpun yang mau hal itu terjadi.
“Ini bukan sekedar proyek gagal. Ini ancaman nyawa dan pelanggaran etika kemanusiaan,”ujar Rahmat D.Bassay, Akitivis Kepulauan Sula kepada transtimur.com Senin, (7/4/2025).
Mantan ketua Ikatan Mahasiswa Mumammadiayah (IMM) Cabang Kepulauan Sula ini menambahkan, proyek ini tidak hanya cacat secara tekhnis, tetapi juga secara moral. Ia mendesak Apar Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, proses tender, hingga pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Puskesmas, Kelebihan Pencairan Capai Rp 4 Miliar
“Kalau APH tidak berbgerak sekarang, maka ketika kedepan kekhawatiran kita benar terjadi dan terjadi korban maka sejarah akan mencatat siap saja yang ikut diam dalam persoalan ini,”tegasnya.
Rahmat menjelaskan, bangunan tampak menggantung akibat longsor. tapi dinding penahan tanpa penguatan pondasi, dan hanya bertumpu pada tanah labil. Kami khawatir bangunan RS Pratama itu sewaktu-waktu bisa runtuh, terutama di musim hujan atau diguncang gempa.
Baca Juga : Bangunan 4 PKM Diduga Mangkrak, Hasrul: APH Harus Bertindak
“Gubernur Maluku Utara, dan Kementrian Kesehatan jangan tinggal diam. Uang Negara yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan yang layak, justru diduga disalahgunakan menjadi ancaman massal.
Comment