Dugaan Korupsi Puskesmas, Kelebihan Pencairan Capai Rp 4 Miliar

Sula,Transtimur.com – Dugaan korupsi anggaran pada empat proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 4 miliar dari total pencairan Rp 14 miliar, dengan total pagu Rp 20,7 miliar.

Indikasi korupsi itu terjadi karena pencairan anggaran yang mencapai 70 persen dengan nilai Rp 14,5 miliar diduga tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan di lapangan yang hanya mencapai kurang lebih 30-40 persen.

Wakil Ketua Hikmah dan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Sula, Rahmat D, Bassai, mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut), Kapolda Malut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi kelebihan pencairan sebesar Rp 4 miliar dari total pencairan yang dilakukan kontraktor sebesar Rp 14,5 miliar.

“Kami minta Kejati, Kapolda dan KPK usur tuntas indikasi korupsi Rp 4 miliar dan periksa Kadis Kesehatan (Kadinkes) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 4 Kontraktor dan Panitia Pengadaan Tender atau ULP,”ujar Rahmat kepada Transtimur.com, Sabtu (29/3/2025). 

Analisis sementara, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Nilai Kontrak

Perbandingan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Nilai kontrak pembangunan 4 Puskesmas di Kepulauan Sula mengungkap potensi penyalahgunaan kewenangan pada tender 4 Puskesmas dengan total indikasi kerugian sebesar Rp 221.415.

Indikasi ini muncul dari selisih yang diduga tidak wajar antara nilai HPS dan Kontrak yang sangat kecil menimbulkan dugaan adanya mark-up atau penggelambungan anggaran dalam proses pengadaan atau lelang tender.

Jika kita menghitung margin keuntungan kontraktor dalam 4 proyek puskesmas, hanya berkisar 0,96-30%, jauh di bawah standar nasional yang berada pada 10-15 persen. Secara ekonomi, kontraktor tidak mungkin bekerja dengan keuntungan kecil, kecuali ada pengurangan biaya produksi ilegal, seperti penggunaan material berkualitas rendah.

Dugaan lainnya adalah HPS sengaja digelembungkan untuk menutupi praktik korupsi, dimana sebagian dana kembali ke pihak-pihak tertentu.

Jika benar terjadi pemangkasan biaya produksi, maka proyek-proyek ini beresiko tidak memenuhi standar konstuksi yang baik. contoh kasus RS Pratama Dofa, Kecamatan Mangoli Barat yang ambruk menjadi bukti nyata bagimana pengurangan kualitas material dapat berdampak buruk pada prgres fisik, dan merugikan masayarakan.

Jika menggunakan margin keuntungan standar 10 persen, maka pendapatan ideal kontraktor seharusnya berada di kisaran 10% x Total HPS (Rp 20.699.389.989) = Rp 2.938.999.

Namun, dengan selisih yang terjadi, pendapatan aktual kontraktor jauh lebih rendah. jika dihitung: Rp2.069.938.999 – Rp221.413.415 = Rp1.848.525.584.

Artinya, selain kerugian secara langsung sebesar Rp 221 juta dari selisih HPS-Kontrak, Daerah juga kehilangan potensi efesiensi sebesar Rp 1,84 miliar akibat margin keuntungan yang tidak wajar. Total indikasi kerugian Daerah Rp 221.413.415. jika ditelusuri lebih dalam , potensi mar-up pencairan dan sebesar Rp 4.09 miliar dan kerusakan proyek dimasa depan bisa membuat total kerugian Daerah membengkak hingga Tp 5,9 miliar.

Dengan temuan ini, Rahmat mendesak penegak hukum, khususnya Kejaksaan perlu mengusut kasus ini guna memastikan tidak ada praktik korupsi dalam proyek pembangunan 4 puskesmas sula. 

Rahmat, menyebut bahwa fenomena ini mengindikasikan adanya permainan dalam proses tender.

“Kalau margin hanya 1%, kontraktor tidak akan untung. Kemungkinan besar ada praktik fee ilegal yang harus dibayar sebelum kontrak berjalan,” ujar Rahmat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah daerah dan dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait indikasi kerugian negara dalam proyek ini.