Transtimur.com – Dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Nasional Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara digelar pada Selasa (13/9/2022).
Rapat Koordinasi RAN PPDT tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus (Fam) dan didampingi 15 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus kepada Transtimur Media Grup (TMG) pada Senin (12/9/2022) mengatakan rapat koordinasi RAN PPDT yang digelar besok ini dihadiri Bappenas dan beberapa Kementrian Lembaga terkait untuk membahas khusus Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
“Sehingga outputnya diharapkan Pemerintah Pusat bisa ada pada perhatian khusu Sula dan Taliabu sehingga sehingga banyak infrastruktur kegiatan non fisik yang bisa pemerintah pusat berikan kepada Sula melalui intervensi DAK, DID dan sumber penganggaran lainnya,”kata Fifian.
Menurut Fifian, Kegiatan ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi dirinya dan beberapa OPD Pemda Sula dengan Kementerian Lembaga di Jakarta
“Sehingga keputusannya dibuat Rakor RAN PPDT seperti ini agar masing-masing OPD yang masuk dalam daftar undangan bisa memaparkan kepada perwakilan kemetrian dan lembaga yang hadir tentang potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sula, baik dari sektor perikanan, pariwisata, pertanian, perhubungan dan lainnya,”jelasnya.
Sehingga lanjur orang nomor satu di Kepulauan Sula itu, hasil dari pemaparan tersebut dapat memberikan gambaran dan keyakinan oleh pemerintah pusat terkait apa saja yang harus di intervensi oleh pemerintah pusat dalam membangun Sula kedepan sehingga Sula bisa maju dan keluar dari status daerah tertinggal menuju Sula Bahagia. (red)
