Ternate, Transtimur.com – Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP-HPMS) merespons pertanyaan publik yang beredar di media sosial mengenai masih adanya generasi tua yang menjadi pengurus organisasi tersebut.
Syamsuddin Hamid, salah satu sesepuh HPMS, menjelaskan bahwa organisasi ini sejak awal tidak hanya menghimpun pelajar dan mahasiswa. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keanggotaan dan kepengurusan HPMS juga terbuka bagi masyarakat Sula.
“Karena itu, saya sering menyebut ini organisasi Pia Sua, bukan hanya organisasi mahasiswa semata,” kata pria yang akrab disapa Om Tam itu dalam wawancara melalui Zoom yang difasilitasi PP-HPMS, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Menurut Om Tam, keterlibatan masyarakat umum dalam HPMS bukanlah hal baru. Sejak organisasi ini dipelopori pada 1959 di Makassar, para penggagasnya justru sebagian besar bukan pelajar maupun mahasiswa.
Bahkan, ketua pertama PP-HPMS adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat bernama Muhammad Kasim Maruapei. Ia bukan berasal dari Kepulauan Sula, melainkan dari Pulau Ambon, Maluku.
Dia dipilih karena dianggap sebagai sosok yang dituakan di antara para pelopor HPMS lainnya, seperti Muhammad Nur Gailea, Usman Daeng Hanafi, Hayatudin Sahlan, dan Kader Wanboko. Ayah Om Tam, Hamid Koja, juga termasuk di antara mereka. Hamid sudah mengenal Kasim sejak masih betugas di Ambon. Kasim merupan kamandannya.
Om Tam mengenang, kedekatan Kasim dengan masyarakat Sula terjalin melalui pertemuan-pertemuan yang kerap berlangsung di rumah ayahnya. Rumah tersebut kemudian menjadi tempat tinggal sejumlah pemuda asal Sula sekaligus ruang awal bagi aktivitas organisasi.
“Ini ceritanya, Pak Kasim sering berkunjung ke rumah kami, yang dulu akan menjadi sekretariat pertama HPMS. Ayah saya kan tinggal di asrama tentara Megawati, sehingga rumah pribadinya ditinggali oleh beberapa pemuda dari Sula. Pertemuan yang intens dan kedekatan Pak Kasim dengan orang Sula itulah yang membuat dia dipilih menjadi ketua pertama PP-HPMS,” jelasnya.
Berawal dari Gagasan Empat Pemuda.
Om Tam menjelaskan, gagasan awal pembentukan HPMS bermula dari diskusi empat pemuda asal Sula di Malang, yakni Muhammad Nur Gailea, Usman Daeng Hanafi, Hayatudin Sahlan, dan Kader Wanboko. Saat itu, mereka belum berstatus sebagai mahasiswa.
Usman Daeng Hanafi merupakan anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Surabaya. Sementara itu, Nur Gailea bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Departemen Keuangan di Makassar. Adapun Hayatudin Sahlan sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
Dua tahun setelah pertemuan di Malang, mereka bertemu di Makassar dan sepakat dengan warga Sula lainnya untuk mendirikan HPMS. Pada masa itu, mereka memiliki semangat untuk memperjuangkan agar Kepulauan Sula dapat berkembang dan kelak dipimpin oleh putra daerah sendiri. Mereka meyakini persatuan menjadi modal penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Meski para penggagasnya belum berstatus mahasiswa, mereka memilih nama Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula. Menurut Om Tam, nama itu mengikuti kecenderungan organisasi pada masa tersebut, ketika perkumpulan pelajar dan mahasiswa menjadi wadah penting bagi gerakan sosial dan perjuangan aspirasi.
Mahasiswa dipandang sebagai kelompok yang kritis, kreatif, dan aktif menyuarakan kepentingan masyarakat di masa revolusi Indonesia. Karena itu, istilah pelajar dan mahasiswa digunakan sebagai identitas organisasi, meskipun para pendirinya sendiri belum menjadi mahasiswa.
“Ini mengapa ketua PP-HPMS, baik yang pertama hingga ketiga dan keempat, tak pernah ada mahasiswa, tetapi para senior yang berprofesi sebagai TNI maupun ASN,” katanya.
Pendidikan dan Pemekaran Jadi Tujuan Awal.
Sejak awal berdiri, HPMS menetapkan dua tujuan strategis, yakni memajukan pendidikan dan memperjuangkan pemekaran Sula, yang saat itu masih kecamatan menjadi kabupaten.
“Untuk mempercepat kemajuan Sula, maka dua sektor tersebut menjadi prioritas, pendidikan dan pembangunan daerah melalui pemekaran kabupaten,” jelas Om Tam.
Pada 1960-an, ketika fasilitas pendidikan menengah di Sula masih sangat terbatas, HPMS mengambil peran dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat.
Saat itu, Kepulauan Sula belum memiliki SMA dan hanya mempunyai satu SMP.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, HPMS meminjam Yayasan Pendidikan Sehati di Makassar, kemudian memboyongnya ke Sula dan mendirikan Sekolah Tingkat Menengah Sehati.
Sekolah tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dinegerikan. Kini, sekolah itu dikenal sebagai SMA Negeri 1 Sanana.
HPMS juga mendirikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), yang dalam perkembangannya turut diserahkan kepada pemerintah dan menjadi SMK Negeri 1 Sanana.
Setelah mengembalikan Yayasan Sehati kepada pemiliknya di Makassar, HPMS mendirikan Yayasan Pendidikan Sula (YPS). Melalui yayasan ini, HPMS membangun sejumlah sekolah tingkat pertama di Sanana dan Kabau.
Keterbatasan tenaga pengajar saat itu membuat HPMS harus mengirim pengurus secara bergantian dari Makassar untuk mengajar di Sula. Beberapa di antaranya adalah Nur Gailea, Rajab Kobo, Saleh Gailea, dan Gafur Umalekhai. Termasuk beberapa sudah berstatus sebagai mahasiswa saat itu, yakni ABD. Rahman Umaternate (ayahanda dari dr. Sherly Umaternate) dan Halim Soamole.
“Pendirian sekolah ini masih di tahun 1960-an,” ujar Om Tam.
Memasuki 1970-an, HPMS mulai memusatkan perhatian pada perjuangan pemekaran Kepulauan Sula menjadi kabupaten. HPMS membentuk tim dan mengawali langkah dengan mendatangi Sula untuk bertemu para tokoh politik serta meminta dukungan masyarakat.
Upaya tersebut mendapat dukungan dari tujuh partai politik yang memberikan mandat perjuangan pemekaran daerah.
Atas nama Rakyat Sula, pada tahun 1971, tujuh partai menyerahkan amanat perjuangan pemekaran Sula ke HPMS di depan benteng Sanana.
Tujuh partai itu, beberapa di antaranya adalah Golkar, yang di bawah pimpinan B. Ruray, ayah dari Ketua Umum PP-HPMS saat ini, Ikbal Ruray. Lalu, Partai Permusi yang dipimpin M. Ali Fataruba, kepala sekolah SMEA pertama, Partai NU di bawah kendali ABD. Karim Duwila, PNI oleh A. Wahab Limatahu, Partai Perkindo, Partai Katolik Indonesia, dan PSII.
Setelah itu, pengurus kemudian dibagi ke sejumlah wilayah untuk menggalang dukungan politik. Sebagian menuju DPRD Provinsi di Ambon, sebagian lainnya ke DPRD Kabupaten di Ternate, sementara kelompok lain berangkat ke Jakarta untuk bertemu DPR RI.
Namun, perjuangan tersebut sempat terhenti. Baru melanjutkan perjuangan sekitar dua dekade kemudian, dan pemekaran Kepulauan Sula akhirnya baru terwujud pada 2003.
Membangun Asrama dan Jaringan Antarcabang.
Jeda perjuangan pemekaran pada tahap awal tidak membuat HPMS menghentikan penuh aktivitasnya. Para pengurus kemudian sepakat membangun asrama mahasiswa di Makassar, yang saat itu menjadi pusat organisasi.
Untuk mengumpulkan dana, HPMS menggelar pertandingan olahraga dan pentas seni di Kepulauan Sula. Setelah dua kali melakukan penggalangan dana, asrama tersebut berhasil dibangun dan ditempati mahasiswa asal Sula.
Asrama itu menjadi salah satu aset milik HPMS yang dibangun melalui kerja kolektif para pengurus dan dukungan masyarakat.
Seiring waktu, PP-HPMS memperluas jaringan organisasi dengan membentuk sejumlah cabang di berbagai kota, antara lain Ambon, Ternate, Surabaya, Manado, Jakarta, dan Makassar.
Setelah Kepulauan Sula dua tahun dimekarkan menjadi kabupaten, HPMS juga mendorong pembangunan asrama mahasiswa di sejumlah kota tempat generasi muda Sula menempuh pendidikan tinggi, seperti Ternate, Manado, dan Ambon, serta renovasi asrama yang sudah ada di Makassar.
Bagi Om Tam, rangkaian sejarah tersebut menunjukkan bahwa HPMS sejak awal tidak dibentuk semata-mata sebagai tempat berkumpulnya pelajar dan mahasiswa. Organisasi ini juga menjadi wadah untuk membangun jaringan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan mendorong kemajuan Kepulauan Sula, termasuk Taliabu dan Mangoli.
Menyoal Tanggung Jawab Generasi Muda.
Om Tam menegaskan, perubahan kepemimpinan bukan sesuatu yang mustahil. HPMS dapat dipimpin oleh pelajar dan mahasiswa apabila mereka dinilai telah siap dan mekanismenya disepakati melalui kongres organisasi.
“Kalau mampu, silakan. Tapi melalui kongres. Karena itu harus dibahas di kongres,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya melihat HPMS sebagai ruang belajar atau kelompok diskusi. Organisasi tersebut, menurut dia, memiliki tanggung jawab yang lebih luas, terutama di tingkat pengurus pusat, yakni membangun jaringan, menjaga hubungan antargenerasi, serta memikirkan masa depan masyarakat Sula.
“Dunia ini bisa penuh dengan perubahan. Tidak ada yang pasti. Tapi jaga eksistensinya. Jangan sampai kalian pegang mati di tangan,” katanya.
Bagi Om Tam, kemampuan HPMS bertahan selama puluhan tahun tidak terlepas dari keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, para senior, hingga keluarga besar Sula.
Karena itu, ia kembali menekankan bahwa HPMS lebih tepat dipahami sebagai organisasi masyarakat Sula yang menghimpun berbagai generasi, bukan semata-mata organisasi mahasiswa.
“Karena itu, tugas HPMS berat. Selain memfasilitasi ruang belajar untuk generasi muda, juga memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Termasuk menjadi penghubung masyarakat Sula, Taliabu, dan Mangoli,” tutupnya.
