Tindak Lanjut Hasil Sidak Mita, RDP kedua Melahirkan 6 Poin Rekomendasi

Transtimur.com-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara komisi II DPRD, Disperindag, KNPI, dan sejumlah OKP yang melibatkan PT. Sanana Lestari di Ruang Rapat I DPRD Kepulauan Sula Maluku Utara, Selasa (5/7/22).

Informasi yang di himpun Redaksi TMG, RDP kedua tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) BBM jenis Minyak Tanah (Mita) yang dilakukan selama tiga hari kemarin.

Sidak tersebut dilakukan di Desa Mangon Kecamatan Sanana untuk menertibkan pangkalan Mita sebanyak 18 pangkalan yang ada di Desa Mangon.

Kepala Dinas Perindakop, Djena Tidore mengatakan, RDP yang mengahasilkan rekomendasi, ada sekitar 6 poin untuk minyak tanah. inti dari beberapa poin rekomendasi adalah pembagian kuota minyak tanah secara merata.

“Kemudian ada juga pemerataan kuota, terus pada saat penandatanganan kontrak Disperindag juga harus di libatkan,”ujarnya menutupi.

Berikut 6 Poin Rekomendasi tersebut sebagai berikut:

  1. Bahwa, Pihak Sanana lestari harus mengajukan surat permohonan Rekomendasi ke Dinas Koperindag sebelum penyaluran minyak tanah ke pangkalan-pangkalan dengan menentukan besaran kuota minyak tanah yang akan disalurkan ke pangkalan-pangkalan tersebut.
  2. Bahwa, penyaluran kuota minyak tanah ke pangkalan-pangkalan harus berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh pihak sanana lestari dan pihak pangkalan minyak tanah dan penandatangan kontrak harus juga melibatkan Dinas Koperindag.
  3. Bahwa, diharapkan kepada pihak sanana lestari agar dapat melakukan pemerataan kuota Minyak Tanah di masing-masing pangkalan dan memastikan setiap desa ada pangkalan minyak tanah.
  4. Bahwa, Pelayanan minya tanah di pangkalan-pangkalan kepada masyarakat dilakukan selama 4 (empat) hari setelah minyak tanah di salurkan oleh pihak sanana lestari.
  5. Bahwa, Dinas Koperindang dan Perizinan ikut terlibat dalam penandatanggan besaran kuato minyak tanah di Kabupaten Kepulauan Sula.
  6. Bahwa, kesepekatan ini mengikat para pihak untuk taat dan patuh dalam melakukan kesepekatan ini dan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.