Transtimur.com – Proses pencairan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2022, mengalami keterlambatan karena masih dilakukan Standar Satuan Harga (SSH) oleh Inspektorat Kepulauan Sula (kepsul), Provinsi Maluku Utara (Malut).
Pasalnya, keterlambatan disebabkan dari desa sendiri yakni mulai dari Musyawarah Desa (Musdes) dan keterlambatan dalam pengawasan dokumen APBDes 2022
“Jadi bukan saja BLT DD yang terlambat tapi semua Dana Desa terlambat cair. ini bukan dari DPMD tapi sudah dari desa yakni Musdes terlambat dan Kades terlambata kawal APBDes 2022,”kata Kadis PMD Rahmat silia saat dihubungi via telpon selulernya, Senin (18/4/2022).
Terkait keterlambatan tersebut lanjut Rahmat, pihak DPMD turun tangan melakukan pengawalan terhadap dokumen APBDes 2022. Saat ini sebagian besar dokumen APBDes sudah selesai sambil menunggu cek price atau penghitungan harga barang didalam dokumen APBDes oleh inspektorat.
“Jadi kalau di DPMD tidak ada masalah lagi hanya menunggu inspektorat revisi cek price atau harga-harga barang dan segala macam. Jadi sekarang ini kita menunggu hasil revisi inspektorat saja setelah itu anggaran langsung cair,”jelas Rahmat. (red)
