DAK Pemda Kepulauan Sula Rp 19 Miliar Hangus

dak-pemda-kepulauan-sula-rp-19-miliar-hangus
Kepala Seksi Bank KPPN Kota Ternate, Kurniawan Cahyo Utomo

Ternate — Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda Kepulauan Sula senilai Rp 19 miliar hangus. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Bank KPPN Kota Ternate, Kurniawan.

Kurniawan Mengatakan DAK tahap III milik Pemda Sula senilai Rp 7,5 miliar dan campuran senilai Rp 11 miliar hangus.

Bacaan Lainnya

Hal ini disebabkan Pemda Sula tidak melengkapi adminstrasi Berita Acara Serah Terima (BAST) dan daftar kontrak untuk di upload secara bersamaan
.
Kepada transtimur, belum lama ini, Kurniawan menyampaikan, daerah penerima DAK Tahun 2021 tahap III di Maluku Utara (Malut), yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan,Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur.

Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulua Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula, hanya Kabupaten Kepulauan Sula yang belum memasukan laporan BAST, sedangkan laporan untuk kabupaten/Kota lain sudah selesai.
Terkecuali, lanjut Kurniawan, yakni DAK campuran Halmaheran Barat senilai Rp 620 juta yang juga hangus.

Dikatakan Kurniawan, berdasarkan data kontrak DAK Kepulauan Sula yang sebenarnya sudah ada, lantaran tidak bisa di biayai dari APBN sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan Pemda Kepulauan Sula pun belum juga memasukan laporan persyaratan ke KPPN Kota Ternate.
“Ahirnya DAK tahap III tahun 2021 terpaksa hangus karena tidak bisa diproses lagi,”jelas Kurniawan.

Ia menjelaskan, DAK fisik campuran untuk kepsul yaitu kurang lebih Rp.11 miliar itu hangus dan untuk DAK tahap III yang hangus yakni bidang kesehatan dan KB, bidang jalan, bidang irigasi, bidang transportasi pedesaan Rp.7,5 miliar dan lainya, jadi totalnya Rp.19 miliar.
Kurniawan jelaskan, syarat untuk campuran itu harus ada BAST, jadi kalau sudah ada, kemudian di entri oleh instansi terkait.

Seharusnya tambah Kurniawan, BAST dan daftar kontrak itu harus di upload secara bersamaan, kemudian pihak KPPN melakukan verifikasi namun sampai pada 15 desember 2021 sesuai dengan batas waktu yang diberikan belum pernah di lengkapi.

“itu yang tidak bisa di lengkapi oleh pemda kepsul sehingga hangus, walaupun ada BAST dan daftar kontrak tetapi jika tidak di upload maka hangus,”bebernya.

Ketika di awak media menyentil DAK yang hangus tahun 2021, apakah berdampak pada DAK tahun 2022, Kurniawan menjelaskan tidak berdampak.

Tambahnya, Pemerintah Daerah berkewajiban membayar semua kegiatan yang sudah dijalankan melalui APBD 2021 karena anggaran APBN (DAK) tak lagi dikucurkan. itu akan menjadi polemik karena APBD tidak mampu menutupi pembayaran pada kegiatan yang sedang berlangsung.

“padahal pekerjaan dilapangan sudah di laksanakan”.

Kalau pihak kontraktor mengerti terkait hal tersebut dan memiliki modal yang kuat bisa saja di bayarkan kalau APBDnya sudah mampu, ujarnya.

Kata dia, ada beberapa persyaratan tahap III DAK dan campuran yang harus di lengkapi dan harus menunjukan progres minimal 90 persen serapan.

Misalkan, pagu Rp.10 miliar, tahap I 25 persen, tahap II 45 persen dan anggarannya harus terserap hingga 90 persen dan itu akan menjadi SP2D, kalau itu tidak di penuhi dari pemda maka tidak akan bisa cair, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *