Transtimur.com — Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengadakan kegiatan Capacity building secara online pada Selasa (9/10/2021).
Pasalnya, kegiatan yang dilakukan hari ini sebagai salah satu tindak lanjut dari rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) se-provinsi maluku utara (Malut) pada 17 september 2021.
Kegiatan dilakukan melalui aplikasi zoom meeting tersebut dihadiri turut oleh narasumber dari asisten deputi moneter dan sektor eksternal kemenko perekonomian, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E, Direktur sinkronisasi urusan pemerintahan daerah III, Budiono Subambang, ST, MPM, dan guru besar fakultas ekonomi dan manajemen IPB, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, MSi.
Kepala kantor perwakilan BI Malut, Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan bahwa kegiatan capacity building ini merupakan salah satu respon TPID se-provinsi Malut dalam menghadapi risiko dan tantangan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Malut. seiring dengan risiko kenaikan demand pasokan pangan yang disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan beberapa lapangan usaha.
“Tema utama yang diangkat dalam capacity building adalah peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, sebagai program prioritas sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan laju inflasi semakin stabil, juga terkendali pada rentang target yang ditentukan, pungkasnya,”jelas Hario.
Dikatakan Hario, melalui capacity building TPID ini, ditekankan bahwa penyusunan program pengembangan sektor pertanian oleh setiap pemerintah kabupaten/kota hendaknya menggunakan skema Closed-Loop (atau End to End).
Kata dia, Skema closed-loop ini pada intinya menekankan adanya kolaborasi pembinaan sektor pertanian oleh kalangan academic, business, government, and community (skema A B G C), ujarnya.
“Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh TPID dari Kabupaten/Kota se-provinsi Malut tersebut diharapkan dapat tingkatkan kolaborasi TPID dengan pemerintah pusat,”tandas, Hario.
Dia bilang, Kolaborasi antar TPID kabupaten/kota di provinsi Malut, untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan serta kemandirian pangan guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa yang akan datang, tutupnya. (ril)
