Transtimur.com — Partai Demokrat menyindir kubu Moeldoko dkk setelah kemunculan partai baru besutan loyalis Anas Urbaningrum, yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Partai Demokrat mengatakan Moeldoko patut mencontoh sikap Anas Urbaningrum, yang mendirikan partai baru, bukan ‘membegal’ partai.
Diketahui, Anas Urbaningrum merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kini tengah mendekam di penjara karena terjerat kasus korupsi. Loyalis Anas Urbaningrum lantas menggagas PKN, yang diketuai oleh eks Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika.
Terpilihnya Gede Pasek sebagai Ketum PKN diungkapkan salah satu inisiator, Sri Mulyono, dalam keterangan tertulis, yang dikutip dari situs detik.com pada Sabtu (30/12/2021). Sri Mulyono sendiri terpilih sebagai Sekjen PKN.
“Sebenarnya, begitu mendengar seringnya ide dan gagasan politiknya dihambat, sehingga tidak bisa maksimal, kami sudah meminta GPS keluar saja dan merintis dari nol dan lebih sehat,” kata Sri Mulyono.
Sri mengatakan pihaknya telah lama mengajak Gede Pasek bergabung. Akhirnya, setelah adanya pertimbangan, Pasek pun bersedia.
“Begitu bersedia, Gede Pasek meminta ide gagasan politik kebangsaan yang diimpikan bisa dijadikan tulang punggung perjuangan, maka lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara,” kata Sri.
Sri mengatakan partai yang didominasi oleh mantan kader Partai Demokrat ini pun berkumpul menyiapkan struktur kepengurusan, mulai di pusat hingga daerah. Mereka pun telah menyiapkan kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
“Saya yang gembira bisa bersama Gede Pasek bangun partai. Banyak teman eks Demokrat, Hanura, serta para aktivis PPI dan alumni Cipayung Plus yang sudah tahu kapasitasnya langsung meminta bergabung. Apalagi integritas politiknya tidak bisa diragukan lagi,” katanya.
Gede Pasek belum mengetahui terkait gabung atau tidaknya Anas Urbaningrum ke PKN. Menurutnya, keputusan itu tergantung Anas.
“Nanti kita tunggu dari beliau (Anas Urbaningrum) saja. Saat ini teman-teman Mas AU yang bekerja keras babat alas dulu agar partai ini bisa bergerak dan tumbuh dengan baik,” kata Pasek ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (30/10/2021).
Pasek memastikan pihaknya telah meminta doa restu terkait pendirian partai ini dari Anas. Menurutnya, pemikiran Anas sudah menjadi semangat bagi para kader PKN saat ini.
“Saat ini, restu, doa, dan pemikiran beliau saja sudah sangat bermanfaat bagi semangat teman-teman dalam bergerak,” ujarnya.
Partai Demokrat Sambut Baik PKN
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyambut baik hadirnya PKN. Dia menghormati keputusan tersebut.
“Kami menghargai dan menghormati keputusan Bli Gede Pasek yang meninggalkan posisi sebagai Sekjen di Partai Hanura kemudian bergabung dan didaulat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Pilihan ini tentunya telah dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang,” kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (30/10/2021).
Kamhar menilai Gede Pasek seorang yang cerdas dan berintegritas. Menurutnya, pindah partai politik merupakan cara yang elegan.
“Saya cukup mengenal Bli GPS. Selain cerdas dan berintegritas, juga sahabat yang loyal. Pindah partai politik adalah pilihan cara yang sah dan legal ketika memilih berjuang dan mengabdi melalui jalan politik, apalagi mendirikan partai politik baru. Itu pilihan jalan yang terhormat. Kami respek dengan politisi-politisi seperti ini,” ujarnya.
Partai Demokrat Sindir Moeldoko dkk
Kamhar lantas menyindir Moeldoko dkk, yang menurutnya hanya bisa ‘membegal’ Partai Demokrat. Dia menyebut Moeldoko dkk melakukan segala cara untuk merebut PD.
“Bukan mengambil jalan pintas untuk ‘membegal’ parpol lain sebagai mana dilakukan KSP Moeldoko dan kaki tangannya yang memilih jalan pintas dengan cara-cara yang ilegal dan melawan hukum,” ujarnya.
Kamhar meminta Moeldoko dkk belajar dari Gede Pasek. Menurutnya, bukan malah melakukan langkah melawan hukum dengan merebut partai.
“KSP Moeldoko mestinya belajar banyak ke Bli GPS yang pernah berada pada naungan partai yang sama, yaitu Partai Hanura, agar menempuh cara-cara yang kesatria, terhormat, dan bermartabat ketika masuk ke dunia politik. Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan arogansi dan melabrak semua aturan dan kepatutan. Itu gaya politik feodal yang yang kontraproduktif dengan demokrasi,” tuturnya. (red/detiknews)
