Kepala Daerah dan DPRD Malut, Jangan Kaku Bicara di Media

Transtimur.com — Di era digital saat ini, selain perkembangan media massa, media cetak dan media elektronik yang masif namun juga perkembangan dan penggunaan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Watsap, Tiktok, dan lain-lain juga sangat masif, Kamis (21/10/2021) malam.

Saat ini kebanyakan masyarakat menggunakan media sosial untuk membaca berita, berdiskusi dan berbisnis. Tentutnya, para kepala daerah dan DPRD Kabupaten dan Kota di Maluku Utara dari Partai Golkar tidak boleh lemah dalam memanfaatkan media, harus membangun komunikasi yang baik dengan media baik media massa, media cetak, media elektronik dan media sosial.

Kampanye politik yang paling efektif ketika kepala daerah dan DPRD dalam kepemimpinannya mampu merealisasikan visi-misi, membela kepentingan rakyat, memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat seperti hak untuk hidup, hak berbicara, hak untuk sekolah, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak dan hak mendapatkan pekerjaan.

Bukan menjelang Pemilu baru kepala daerah dan DPRD melakukan kampanye, ini sangat tidak efektif pada akhirnya akan melahirkan politik transaksional (membeli suara) dengan tujuan agar dipilih oleh masyarakat. Politik transaksional merupakan perilaku politik yang tidak sehat, karena pada akhirnya kepala daerah dan DPRD yang tidak punya kualitas terpilih karena memiliki modal ekonomi (uang).

Sedangkan yang berkualitas tidak terpilih karena tidak memiliki modal ekonomi. Hal ini akan membuat semakin buruknya wajah parlemen di daerah, melemahkan pemerintahan daerah dan pembangunan tidak maju.

Agar kepala daerah dan DPRD menjadi kebanggaan dan disukai masyarakat, maka harus menggalang opini jangan kaku berbicara di media. Sangat rugi jika ada kepala daerah dan DPRD yang tidak bisa berbicara di media. Akhirnya pada saat mau diwawancarai oleh awak media atau wartawan, malah menghindar dari pertanyaan- pertanyaan awak media.

Tidak jamannya lagi anggota dewan dan kepala daerah takut dengan media. Malah sebaliknya, kepala daerah, DPRD dan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten dan Kota harus menjalin kerjasama dengan media baik nasional maupun lokal.

Penulis: Amanah Upara

Plt. Ketua MPO Golkar Malut

 

Komentar