Transtimur.com — Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Ternate, peovinsi maluku utara (Malut) masih mau lakukan verifikasi data dengan usulan Dinas sosial (Dinsos) terkait dengan pencairan dana pendamping program keluarga harapan (PKH) yang di duga menunggak dari bulan juni, juli dan agustus.
Kepala BPKAD kota Ternate, M Taufik Jauhar, kepada transtimur.com, senin (4/10/2021) menjelaskan, Terkait dengan belum di bayarkan tunggakan tiga bulan dana oprasional pendamping PKH, tehknisnya ada pada Dinas sosial (Dinsos) kota ternate.
Kalau dari Dinsos minta anggaran ke pihak BPKAD kemudian di Anggarkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau dalam pelaksanaan dokumen dan jika dananya sudah ada maka pasti di lakukan pembayaran, ujar Taufik.
Secara umum dirinya hanya bisa menggambarkan saja karena menurutnya pihaknya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena yang melakukan pengusulan di BPKAD setiap hari sebanyak 41 organisasi perangkat daerah (OPD), kisahnya.
“terkait dengan pengusulan permintaan anggaran itu di tanyakan ke Dinsos bukan kami karena saya tidak mungkin hafal satu persatu dan itu harus di lihat kembali”.
Selain itu dirinya tambahkan, bahwa dugaan oprasional PKH tahun 2019 yang belum terbayakan harus di anggarkan lagi ke dalam APBD 2021,” yang menjadi pertanyaan apakah Dinsos ternate usulkan itu atau tidak”.
Dan kalau Dinsos sudah lakukan permintaan untuk di masukan ke dalam APBD tahun 2021 dan itu pasti kami konfirmasi dan melihat anggaran yang tersedia, mereka (Dinsos) tinggal menunggu saja pencairanya, tegasnya.
Menurut M. Taufik Jauhar, kegiatan-kegiatan semacam PKH sangat penting harus di perhatikan dan di anggap urgensi ,kalau Dinsos memang betul-betul sudah masukan permintaan dan itu tetap pihaknya akan bayarkan.
Dirinya berjanji setelah membayarkan gaji pegawai maka permintaan dana oprasional yang di ajukan oleh pihak Dinsos akan segera di tindak lanjuti, ungkapnya.
“karena kami baru selesaikan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dari jumat sampai hari ini senin di bayarkan gaji pegawai dulu dan setelah itu baru di tindak lanjuti permintaan dari Dinsos untuk di bayarkan dengan anggaran yang tersedia”.tutupnya. (ril)
Komentar