Transtimur.com — Pemda Kepulauan Sula, Maluku Utara bakal merealisasikan anggaran Beasiswa lanjut Studi S2 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula pada anggaran APBD Tahun murni 2022.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penilitaian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kepsul, Sahjuan Fatgehipon, ketika wawancarai di ruang kerjanya, Senin (13/9/21).
Sahjuan mengatakan, terkait dengan beasiswa Mahasisiwa STAI belum masuk di perubahan tetapi itu prioritas di tahun anggaran 2022.
“tetap masuk prioritas di tahun 2022, karena refokusing di pemerintahan kemari agak kacau, “Jelasnya.
Untuk kuota penerima Beasiswa, lanjut Sahjuan, belum bisa di pastikan tetapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Kepsul.
“Sesuai dengan janji bupati yang saya dengar kayaknya 2 orang, khususny untuk S2 saja, karena S3 sudah masuk di Provinsi, pungkasnya.
Menurut sahjuan, Bupati Kepsul telah memperjuangkan hal tersebut dalam pembahasan anggran namun tetap tidak bisa masuk dalam perubahan 2021.
“Luar biasa dalam pembahasan kemarin ibu Bupati ngotot dan memaksakan untuk masuk tetapi sementara dihitung sampai selesai tidak bisa, Kemampuan untuk membayar itu tidak cukup, ” tutur Sahjuan.
Sahjuan bilang, hal tersebut di sebebkan karena kegitan-kegitan yang ada di APBD murni yang merupakan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat di refokusing di pemerintahan kemarin, dan akan di kembalikan pemerintahan kali ini.
“Kondisi keuangan akibat refokusing dari pemerintahan kemarin, karena tidak menggeser kegitan-kegitan yang di prioritaskan Masyrakat, sehingga masuk di pemerintahan ini mau mengembalikan itu dulu, “bebernya.
Sahjuan Menambahkan, anggran Perubahan ini fokusnya mengembalikan kegitan-kegiatan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang di hilangkan Hendrata kemarin.
“Jadi menata ulang itu contohnya, honor Nakes, honor satpol, honor guru-guru dan TPP pegawai, Sampai hari ini untuk pegawai tiga bulan tidak terima TPP, akibat kekacauan refokusing, jadi kita ini TPP terakhir untuk seluruh pegawai, Oktober November dan Desember tidak dapat lagi,”tutup Sahjuan.(tex)
Komentar