Bappeda Gelar Pelatihan Percepatan Penurunan Stunting di Malut

Transtimur.com — Melalui Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Sosbud), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan kegiatan dengan tema, “penilaian kinerja dan pelatihan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di provinsi Maluku Utara tahun 2021 di sahid bela hotel, kota Ternate, Senin (6/9/2021).

Kabid sosbud, bappeda Provinsi Malut, Muhammad Ridha Rajilun mengatakan, data terahir tahun 2019, stunting di indonesia masih diatas sehingga Presiden RI pun sudah menetapkan tahun 2024 stunting harus mencapai 14 persen di seluruh Indonesia. sekarang ini masih posisi 28 untuk seluruh Indonesia

Lanjutnya, target tersebut Sekretaris daerah (sekda) malut sudah menyampaikan RPJMD malut dari 24 itu harus 14 persen, maka dari itu pihaknya mengharapkan di 10 kabupaten/kota mempunyai target yang sama.

Menurut Muhammad Ridha, di 10 kabupaten/kota ada bupati/walikota yang baru di lantik yang jelasnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) nya pasti baru maka semoga mempunyai target yang sama dalam hal ini target yang harus di capai sampai tahun 2024 harus 14 persen.

Kemudian yang kami lakukan hari ini, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh kepala Bappeda malut, bahwa itu merupakan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang penugasannya dari kementrian dalam negeri (Mendagri) untuk melakukan kinerja terhadap kabupaten/kota dengan tetap mengikuti juknis sebagaimana melakukan kerja yang delapan aksi.

Dari delapan aksi tersebut kemudian hari ini Bappeda provinsi melakukan penilaian untuk di laporkan ke pemerintah pusat secara resmi bahwa di malut seperti apa. Jadi itu sebenarnya bentuk dari semacam monitoring dan evaluasi capaian target.

Sebagai informasi bahwa di malut pada tahun 2019, 2020 dan 2021 ada empat kabupaten lokus yang tadi memaparkan atau pameran, kabupaten kepulauan sula (kepsul), Halmahera selatan (Halsel) dan Halmahera tengah (Halteng) sedangkan kabupaten Halmahera timur (Haltim) tidak hadir sampai saat ini, kisahnya.

“kegiatannya ini di tahun 2020 kemarin namun penilaianya tahun 2021 nanti 2022 ,ini kan mereka lagi sementara bikin mulai dari analisis situasi rencana kerja sampai pada 8 aksi yaitu reviu”.

Informasi lanjut tahun ini sudah terbit keputusan dari kepala Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) tentang lokus stunting baru yang menurut dirinya sebelumnya ada empat namun sekarang sudah di tambah enam kabupaten sisa yaitu Halmahera Barat (Halbar), Halmahera utara (Halut), kota Ternate, morotai, kabupaten taliabu dan kepulauan kota tidore, ujarnya

Nantinya di tahun 2022 lokus stunting sudah terlaksana semua untuk 10 kabupaten/kota di privinsi malut, mulai januari semua sudah melakukan aksi dan penilainya sepuluh kabupaten/kota tahun2023.

Dirinya jelaskan, kami dari provinsi melakukan pendampingan terhadap kabupaten/kota serta penilaian karena lokus ini di tetapkan secara nasional berdasarkan laporan yang sudah di input dalam base mendagri.

Dari 4 kabupaten/kota yang ikut pelatihan peserta peninjau agar sebagaimana mereka belajar sehingga tahun 2022 sudah bisa diterapkan daerah masing-masing dengan di kordinir oleh Bappeda, tutup Muhammad Ridha Rajilun Kabid sosbud, Bappeda Provinsi maluku utara.

Sekedar di ketahui ini, 8 Aksi Konvergensi Stunting, yakni: