Transtimur.com — Pansus Covid-19, DPRD Kepulauan Sula, Maluku Utara, telah menemukan Anggaran belanja Alat pelindung Diri (APD) di 13 Puskemas senilai Rp Senilai 2.696 168 400 00 diduga bermasalah, Kamis (19/8/2021).
Pasalnya, anggaran pengadaan APD untuk tenaga Medis Puskesmas senilai Rp 2.696 168 400 00, yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan (BAP) khususnya di bulan Maret dan April 2020. Anehnya, BAP tersebut tidak ditanda tangani oleh mantan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) yang juga sebagai mantan Sekretaris Daerah (Sekda) masa Pemerintahan Hendrata Thes dan Zulfahri Abdula Duwila (HT-ZADI), Safrudin Sapsuha.
Ketua Pansus Covid-19, Ramli Sade kepada awak media, membenarkan bahwa pengadaan APD untuk 13 Puskesmas di Kepulauan Sula diduga bermasalah. Sebab, Pansus tidak menemukan tanda tangan Plt Kadinkes dan kepala Puskesmas didalam BAP.
Lanjut Ramli, anggaran pengadaan APD puskesmas melalui pihak ketiga senilai Rp 2.696 168 400 00 direalisasi seratus persen (100%).
Ramli bilang, temuan pansus ini saat mereka melakukan uji petik di lima (5) puskesmas sebagai sampel awal yakni Puskesmas pohea, Puskesmas Mangon, Puskesmas Waipa, Puskesmas Waiboga dan Puskesmas Baleha. Dari 5 Puskesmas itu hanya 2 Puskesmas yang kami temukan tanda tangan di BAP yakni Puskesmas Sanana dan Puskesmas Waiipa.
Puskesmas yang belum dilakukan uji petik, lanjut Bram sapaan akrab Ramli berjumlah 8 Puskesmas tapi besok, Jumat (20/8/2021), kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD Sanana.
“Kenapa kami sampai turun langsung ke puskesmas-puskesmas dan sisahnya kami memanggil untuk RDP dengan Dinkes dan RSUD,nkarena ada pengalokasian anggran dari Dinas Kesehatan belanja pengadaan APD puskesmas yang nilainya 2 Milar lebih,”beber Ramli.
Ramli mengatakan, item-item barang APD yang diserahkan ke Pihak Puskesmas bila dilihat tidak sesuai dengan dengan nilai anggran yang dialokasikan kepada puskesmas.
Menurut Ramli, bahwa untuk Bulan Maret dan April 2020 tidak ada pengadaan APD di tiga Puskesmas tersebut.
“yang kami temukan puskesmas Pohea, Puskesmas Waiboga dan Puskesmas Baleha itu tidak menerimaan barang di bulan Maret dan April,”tutupnya. (tex)
Komentar