Transtimur.com,sula – Kemampuan Pemda Kepulauan Sula membiayai pembangunan daerah mengalami penurunan drastis pada 2026. Setelah pada 2025 masih memiliki ruang belanja modal sebesar Rp257,5 miliar, kini anggaran pembangunan fisik hanya tersisa sekitar Rp9,73 miliar.
Berdasarkan postur APBD 2026, yang dikutip pada Jumat (24/7/2026) menyebutkan, total belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebesar Rp656,79 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, porsi untuk belanja modal hanya sekitar 1,4 persen.
Kondisi ini membuat ruang pembangunan infrastruktur menjadi sangat terbatas. Anggaran yang tersedia harus digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, dan fasilitas masyarakat lainnya.
Penyaluran TKDD Sula Capai Rp243,16 Miliar dari Pagu Rp537,54 Miliar
Penurunan belanja modal tersebut tidak terlepas dari menyusutnya kemampuan pendapatan daerah. Pada 2025, pendapatan Kabupaten Kepulauan Sula mencapai Rp957,5 miliar, sedangkan pada APBD 2026 turun menjadi sekitar Rp639,30 miliar.
Penyusutan pendapatan terjadi setelah berkurangnya dukungan dana transfer pemerintah pusat. Salah satunya akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan hilangnya sejumlah dukungan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Jalan Saniahaya -Modapia Dianggarkan Dua Kali, Mengapa?
Dibanding tahun sebelumnya, kondisi tersebut menunjukkan perubahan besar dalam ruang fiskal daerah. Jika sebelumnya pemerintah daerah memiliki keleluasaan membiayai proyek pembangunan, maka pada 2026 anggaran pembangunan menjadi jauh lebih terbatas.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kini menghadapi tantangan besar untuk menentukan prioritas pembangunan, sementara kebutuhan infrastruktur masyarakat masih terus meningkat.
