Sula, Transtimur.com – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara pada tanggal 20 Januari 2026 melaksanakan Wisuda Sarjana Strata Satu dengan mengangkat isu strategis pembangunan daerah sebagai tema Orasi Ilmiah. Dalam orasi ilmiah pada momentum tersebut, Dr. Mohtar Umasugi, S.Ag., M.Pd.I, menyoroti melemahnya kepercayaan publik (public trust) terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula.
Di hadapan pemerintah daerah, civitas akademika, orang tua wali, serta wisudawan dan wisudawati, Dr. Mohtar menyampaikan pidato bertema “Menjaga Nalar Publik di Tengah Erosi Public Trust Pembangunan: Refleksi Sosiologis atas Peran Etis Sarjana”.
“Secara teoritis, pembangunan selalu dimaknai sebagai proses perubahan menuju kesejahteraan. Namun secara empiris, kita harus jujur bahwa perkembangan itu belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat,” ujar Dr. Mohtar.
Menurut Dr. Mohtar, dalam perspektif sosiologi pembangunan, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan keberhasilan kebijakan. Ketika kepercayaan masyarakat melemah, pembangunan kehilangan legitimasi sosialnya.
“Saat masyarakat mulai apatis dan tidak lagi percaya pada arah pembangunan, itu menandakan adanya krisis kepercayaan publik yang serius,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu indikator erosi public trust di Kepulauan Sula adalah minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap STAI Babussalam Sula Maluku Utara, yang hingga kini menjadi satu-satunya perguruan tinggi di kabupaten tersebut.
“Sering kali kita mendengar bahwa urusan perguruan tinggi adalah kewenangan pemerintah pusat. Pernyataan ini benar secara administratif, tetapi keliru jika dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.
Dr. Mohtar mengingatkan bahwa regulasi nasional telah memberikan ruang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan tinggi dan sumber daya manusia.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam hal dukungan, fasilitasi, dan peningkatan mutu.
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayahnya.
“Jika regulasi sudah memberikan ruang yang jelas, maka persoalannya bukan lagi soal kewenangan, tetapi soal kemauan politik dan keberpihakan terhadap pembangunan manusia,” tegas Dr. Mohtar.
Dalam pesannya kepada para wisudawan, Dr. Mohtar menekankan bahwa gelar sarjana harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial.
“Sarjana tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus menjaga nalar publik, berpikir kritis, dan berani menyuarakan kebenaran berbasis ilmu,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik akademik tidak boleh dipandang sebagai ancaman.
“Kritik yang lahir dari ilmu dan etika justru menjadi energi korektif agar pembangunan tidak kehilangan arah,” katanya.
Sementara itu, Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I, dalam laporan akademiknya menyampaikan bahwa kampus terus melakukan pembenahan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada,” ujar Dr. Sahrul.
Ia menegaskan bahwa STAI Babussalam hadir sebagai bagian dari solusi pembangunan daerah melalui penguatan sumber daya manusia lokal.
“STAI Babussalam adalah milik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sangat dibutuhkan agar perguruan tinggi ini dapat tumbuh dan berkontribusi lebih optimal,” katanya.
Pelaksanaan wisuda ini menjadi momentum refleksi bersama bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan institusi pendidikan dan kepercayaan publik. STAI Babussalam Sula Maluku Utara diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mencetak generasi terdidik, kritis, dan beretika.
Pesan utama dari wisuda ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi demi pembangunan Kepulauan Sula yang berkelanjutan dan berkeadilan.
