Sula, Transtimur.com – Di tengah pesatnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur, masih ada sudut terpencil di Indonesia yang seolah terlupakan. Salah satunya adalah Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.
Pasalnya, sejak Kabupaten Kepulauan Sula di Mekarkan pada tahun 2003 Desa ini menjadi satu-satunya desa di Sula yang hingga kini belum tersentuh jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pantauan di lapangan menunjukkan, tidak ada satu pun tiang listrik PLN yang berdiri di desa ini. Kondisi ini membuat aktivitas warga di malam hari sangat terbatas. Mereka hanya bisa mengandalkan listrik desa yang sumbernya dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Namun, listrik ini pun hanya beroperasi selama enam jam, dari pukul 18.00 hingga 23.00 WIT.
“Hanya enam jam saja listrik menyala, itu pun harus bayar iuran setiap bulan,” keluh salah satu warga, yang enggan disebutkan namanyanamanya kepada transtimur.com Jum’at (5/9/25).
“Selebihnya, kami kembali dalam kegelapan. Anak-anak susah belajar, kami juga tidak bisa melakukan banyak hal di malam hari,” Sambung Sumber.
Setiap bulan, warga Desa Modapia harus patungan untuk membeli bahan bakar solar (BBM) guna mengoperasikan PLTD. Mirisnya, mereka tidak mendapatkan jatah solar bersubsidi, sehingga harus membeli solar non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Beban ini tentu sangat berat, terutama bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani dengan penghasilan pas-pasan.
“Sudah bertahun-tahun kami hidup seperti ini. Rasanya kami seperti dianaktirikan,” ujar warga lainnya dengan nada penuh harap.
“Kami hanya ingin merasakan listrik 24 jam seperti desa-desa lain. Kami juga butuh akses untuk mengisi daya ponsel, menyalakan televisi, atau bahkan sekadar menyalakan kipas angin saat cuaca panas,” Bebernya.
Harapan Warga untuk Pemerintah dan PLN Keterbatasan akses listrik tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga memutus Desa Modapia dari informasi dan komunikasi global. Warga berharap, pemerintah daerah maupun pusat, serta pihak PLN, dapat segera memperhatikan nasib mereka.
“Kami berharap ada solusi secepatnya. Mohon bapak-bapak di Jakarta dan di daerah bisa melihat kami,” ucap seorang tokoh masyarakat.
“Kami tidak meminta hal yang muluk-muluk, hanya ingin merasakan terang dan kemudahan seperti saudara-saudara kami di desa lain,” pungkasnya.
Sekedar Informasi, Kisah Desa Modapia ini menjadi cerminan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan energi hingga ke pelosok negeri. Akses listrik yang memadai bukan hanya tentang penerangan, tetapi juga tentang hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.
