Sula,Transtimur.com – Aktivis muda Maluku Utara, Arid Fokaaya, melontarkan kritik tajam kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang dinilai lebih sibuk mengeluhkan kondisi rumah dinas ketimbang memperjuangkan kepentingan publik.
Menurutnya, sikap legislatif semacam ini mencerminkan kegagalan menempatkan prioritas dalam fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
“Publik mencatat, dewan lebih ribut soal cat tembok dan genteng bocor dibanding menyuarakan krisis yang sedang dialami masyarakat. banjir, kerusakan jalan, atau polemik PPPK,” katanya kepada Transtimur.com, Kamis (26/6/2025).
Ia menilai bahwa kenyamanan fasilitas pribadi memang penting, tetapi tak boleh mengalahkan kepentingan rakyat banyak. Apalagi, hingga kini belum ada inisiatif kuat dari DPRD untuk menekan pemerintah daerah soal penanganan bencana di Mangoli maupun langkah mitigasi terhadap ancaman pertambangan di kawasan pesisir.
“Rumah dinas bisa diperbaiki dengan mekanisme anggaran. Tapi bagaimana dengan sekolah rusak di desa terpencil? Bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang minim? Itu yang seharusnya jadi suara DPRD,” tegas Arid.
Dirinya juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD selama ini berjalan. Ia menantang dewan untuk membuka data hasil pengawasan terhadap OPD yang bertanggung jawab atas aset, kebencanaan, dan pembangunan wilayah.
“Kalau wakil rakyat sibuk urus rumah sendiri, siapa yang urus rumah rakyat?,” tanyanya retoris.
Arid juga mendesak DPRD agar segera menyusun agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta transparansi anggaran harus diprioritaskan, bukan dikesampingkan oleh urusan kosmetik bangunan.
“DPRD harus ingat, mereka dipilih rakyat untuk bersuara soal kebutuhan rakyat. Bukan jadi wakil tembok yang hanya bicara saat rumahnya kotor,” pungkasnya.
Penulis : Irwan Wambes
Editor : Lutfi Teapon
About The Author
Comment