Jakarta -Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, menjadi narasumber (Pembicara) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RPPDTT) yang digelar Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Selasa (13/9/2022).
Kegiatan Rakornas yang dipusatkan di Hotel Santika Primer jakarta tersebut dibuka oleh Sekjen Kementrian Desa dan PDTT Republik Indonesia, Taufik Majid.
Kegiatan tersebut, selain dihadiri Bupati Kepulauan Sula, Fifan Adeningsi Mus dan Bupati Kabupaten Pulauan Taliabu, Aliong Mus, Sekretaris daerah Kepulauan Sula Muhlis Soamole dan Sekretaris daerah Kepulauan pulau taliabu serta sejumlah SKPD terkait dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sejumlah pimpinan SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pulauan Taliabu, juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi, dirjen PPDT Kemendes, Keterwakilan Kementri Perokonomian, keterwakilan Kementri Energi dan Sumberdaya alam, keterwakilan Kementrian tenaga kerja, perwakilan Mentri Kominfo serta sejumlah perwakilan lembaga terkait.
Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus dalam paparan materinya terkait langkah percepatan pembangunan daerah tertinggal pada kesempatan itu mengatakan, Kepulauan Sula memiliki sumberdaya alam yang cukup memadai. Namun, potensi sumberdaya itu belum dapat dikelola secara maksimal karena, tidak didukung dengan konektifitas infrastruktur yang memadai, yakni jalan dan jembatan serta dermaga dan serta infrastruktur pendukung lain.
“Kita punya potensi sumberdaya, tapi pengelolaannya belum efektif, karena tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai,”.
Olehnya itu, Bupati pada forum Rakernas itu meminta pada Kementrian dan lembaga terkait untuk dapat membantu Kepulauan Sula sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, agar Kepulauan Sula dapat keluar dari status daerah tertinggal yang ditetapkan perintah pusat.
“Kalau salah satu ukuran daerah tertinggal karena daerah kami tidak memiliki toko di setiap desa, itu saya akui, tapi kalau dari aspek lain saya pikir harus dikaji ulang,, karena maslah yang ada di Sula adalah masalah infrastruktur, dalam hal ini jalan jembatan, tapi kalau masalah potensi sumberdaya kami punya potensi yang cukup,”.
Sementara itu, Sekjen Kemendes PPDT, Taufik Majid yang membuka jalannya pelaksanaan Rakornas tersebut mengatakan, untuk membangun Kepulauan Sula dan Taliabu menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk kementrian. Olehnya itu, dalam pelaksanaan Rakornas ini, pihaknya berharap pada seluruh Kementrian dan lembaga terkait untuk dapat menyiapkan program untuk dilaksanakan pada hari aksi nasional nantinya.
Selain itu, lanjut Taufik, untuk mensukseskan program aksi nasional dan membawa Sula dan Taliabu keluar dari status daerah tertinggal, maka, peran serta dukungan pemangku kepentingan, terutama pimpinan SKPD sangat diharapkan.(red)
