OKP Demo, Desak Kejari Kepsul Percepat Proses Kasus Mesjid Pohea

Transtimur.com – Front dan Indvidu Pro Demokrasi (FIPD) yakni PMII, GMNI dan Pembebasan Kolektif Kota Sanana melakukan Demo di depan gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Selasa (2/8/2022).

Amatan Transtimur Media Group (TMG) siang tadi menyebutkan, yang pertama, masa aksi mendesak DPRD agar mencabut 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di wilayah Pulau Mangoli.

Kedua, mendesak Bupati Kepsul segera lanjutkan jembatan air kali Baleha, jembatan Fuata-Waigay dan jembatan Wai’U. Ketiga mendesak inspektorat segera mengaudit jembatan kali Baleha, jembatan Fuata-Waigay, jembatan Wai’U dan anggaran Festival Tanjung Waka senilai Rp 5 miliar.

Ke empat, mendesak Kejari Kepsul mempercepat proses kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Mesjid An-Nur di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara dan

Kelima, kelima Copot Kadis PUPR Kepsul Jainudin Umaternate. ke enam desak DPRD gunakan hak angket untuk mengevaluasi Pemda dan Inspektorat Kepsul, yang ke tujuh mendesak DPRD segera membentuk tim Pansus untuk anggaran FTW.

Demontrasi tersebut mendapat tanggapan dari ketua Komisi III DPRD Kepsul, M. Natsir Sangadji mengatakan, terkait dengan jembatan Baleha dan lain-lain sementara kami lagi bahas bersama dengan BPKAD ( Keuangan), Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan PUPR.

“Kemudian terkait dengan ijin pertambangan ini adalah kewenangan Pemda Provinsi bukan kewenangan DPRD Kabupaten maupun Pemerintah Kabupaten,”Jelas Even sapaan akrab M. Natsir.

Sebelumnya lanjut Natsir, pihaknya bersama rekan-rekan Komisi III DPRD Kepsul melakukan pertemuan dengan Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara

“Memang betul sebelum ada review undang-undang terkait ijin pertambangan di ambil alih oleh pemerintah provinsi ijin itu sudah ada yakni sudah diekluarkan oleh Pemerintahan sebelumnya. Jadi sekarang terkait dengan 10 IUP itu sudah menjadi kewenangan Provinsi Malut,”bebernya.

Politisi Partai Gerindra Sula itu bilang, Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan 10 IUP memiliki legal standing (kedudukan Hukum). Itu yang disampaikan pihak Dinas Pertambangan Provinsi Malut kepada kami selaku anggota Komisi III DPRD.

“Untuk 10 IUP di pulau Mangoli tinggal 2 langkah lagi menuju operasi, itu menurut keterangan Dinas Pertambangan Provinsi,”ungkap Natsir.

Wakil Rakyat dapil III Pulau Mangoli itu mengungkapkan kewenangan DPRD Kepsul telah dibatasi sehingga mereka agendakan bertemu dengan Kementrian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta paling lambat Bulan ini (Agustus 2022) atau Bulan depan (September 2022),

“insya Allah bulan Agustus atau bulan September 2022 kami ketemu Menteri ESDM untuk memastikan apakah ijin ini betul-betul dalam waktu dekat menuju tahapan operasi atau tidak.

Dirinya menjelaskan, untuk infrastruktur yang terbengkalai makanya kami komisi III memanggil pihak terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena kemarin dirinya selaku Ketua Komisi III sudah turun ke lokasi pekerjaan.

“Kemarin saya turun di Pulau Mangoli, Desa capalulu, saya turun di Desa Kaporo, saya turun di Waitina dan Desa Baleha,”jelasnya.

“Yang berikut yang di sampaikan ini oleh masa aksi ini adalah data tahun 2021 itu harus butuh pengkajian yang matang karena itu sudah melalui proses temuan BPK-nya jadi kami anggota DPRD butuh pengkajian hukum yang matang, untuk wilayah komisi III saya sendiri sudah roat show semua,”tutup Pria Kelahiran Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kepsul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.