Transtimur.com– Ketua Umum HMI BADKO Maluku-Maluku Utara Menolak keras Framework Agreement (Perjanjian Keranka Kerja) antara PT. Industri Batrei Corporation (ICB), PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL) dan LG Energi Solution yang di tanda tangani di Jakarta 19 april 2022 lalu.
Ketua Umum HMI Badko Maluku-Maluku Utara, Alhervan Barmawi mengatakan, penanda tanganan tentang proyeksi inisiasi proyek batrei kendaraan listrik yang berposisi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara dengan Nilai Investasi mencapai sebesar USD 15 Miliar atau setara dengan 215 triliun.
Ia mengatakan, kerja sama yang tidak melibatkan perangkat Pemerintah Daerah maupun masyarakat ini adalah kesepakatan sepihak yang mengangap remeh masyarakat maupun Pemerintah Daerah Halmahera Timur (Haltim).
“Kami berharap agar pemarintah dan masyarakat tidak lagi menerima perusahan yang akan mengelola batrey untuk kendaraan tenaga listrik ini di Haltim. Jangan lagi percaya tentang iming-iming perbaikan ekonomi masyarakat. Kehadiran perusahaan ini bukan solusi ekonomi tetapi menjadi bencana baru ekonomi masyarakat,”kata Evan Sapaan Akrab Ketum Badko Melalui Via WhatsApp pada Jumat (10/6/2022).
Alhervan mengatakan, Hasil limbah akibat aktivitas perusahan hari ini, sudah sangat meresahkan warga. Jangan lagi mendambah jumlah aktuvitas tambang yang akan mencemari laut, ikan-ikan semakin hari jumlah populasi semakin berkurang yang mengakinatkan neyalan sesuah mencari ikan.
“Belum lagi lahan-lahan petani akan di alih fungsikan menjadi kawasan industri, hutan-hutan akan di babat habis untuk kepentingam eksploitasi, tenaga kerja lokal dibatasi, dan mendatangkan tenaga kerja asing sebanyak-banyak nya. Ini bencana dan ancaman yang nyata di depan mata bagi masyarakat halmahera timur,”beber Mantan Ketum HMI Cabang Ternate itu.
Coba bayangka saja, Lanjut Evan, sudah 20 tahun PT. Antam mengekploitasi nikel di halmahera timur dengan janji dan iming-iming kesejatraan masyarakat, dan fakta nya masyarakat Haltim hingga saat ini hidup dalam keterbatasan fasilitas sosial kemudian menjadi Kabupaten termiskin di Maluku utara.
Ia bilang, kondisi sosial Kabupaten Halmahera Timur adalah bukti bahwa ekonomi pertambangan adalah ekonomi oligarki yang hanya mengungtungkan oligarki, mafia tambang dan para pemangku kekuasaan.
“Oleh karena alasan yang cukup mendasar ini, kami Badko Mal-Malut dan jajaran HMI Cabang di Badko Mal-Malut akan mengawal isu ini secara berkala dan masif dari tingkat lokal, regional hingga nasional,”Tutup Pengurus Anatomi Sumberdaya Alam Indonesia itu.(***)
