Transtimur.com – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara melakukan konsultasi dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kemementerian Pertanian untuk membahas terkait pengembangan peternakan sapi dan unggas.
Ketua Komisi II DPRD Kapsul, Hi. Safrin Gailea, melalui pesan Whatsap yang diterima tedaksi Transtimur.com Jumat (18/3/2022) menyampaikan pihaknya berdiskusi sekaligus menyampaikan usulan tentang pengadaan sapi dan unggas di Kabupaten Kepulaun sula.
“pihak kementerian mennyanggupi usulan tersebut dan untuk 2022 akan di berikan pengadaan unggas 9 kelempok dan 1 kelompok mendapat 500 ekor. ini sudah ada di agenda Dirjen PKH, Kata Safrin.
Selain itu Lanjut Safrin, komisi ll juga mengusulkan pengembangan walet agar mendapat perhatian serius dari pihak kementerian,
“Kepualuan Sula merupakan salah satu Kabupaten yang potensi pengembangan walet terbesar di Provinsi Maluku Utara, “beber politisi Partai Nasdem itu.
Ditempat yang sama salah satu anggota Komisi II Ramli Sade, mengatakan Masyarkat Sula mengusul kepada pihak Kementan bahwa Masayarakat Sula juga membutuhkan alat pemicah buah jambu mente dan mesin penggugur Cengkeh.
“Sebenarnya kami masyarkat Kepulauan Sula aangat membutuhkan alat mesin penggugur cengkeh, karena di 78 Desa rata-rata penghasilannya cengke, “Ujar Ramli
Menurut Ramli, hal itu yang menjadi kendala bagi masayarakat Kepulauan Sula.
“Karena panen di bawa pulang ke rumah itu digugurkan gagang-pergagang dengan jari tangan coba bayangkan dari 78 Desa saat manen cengkeh kira-kira siapa memanen siapa punya, ” Imbuhnya.
Politisi Partai Berkarya ini membeberkan bahwa Komisi II telah menemukan bantuan dari Kementan yang diniali tidak tepat sasaran, misalnya bantuan alat bajak sawah yakni Hend traktor. Sedangkan disula tidak ada dawa
“Disini kami sampaikan bahwa Pemerintah pusat dalam hal ini Kementan dibohongi lalu pemda mengambil kesempatan untuk mencetak sawah abal-abal sebagai dokumentasi,”beber Ramli.
