Transtmur.com–Berdasarkan Informasi yang beredar di masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, terkait dana kerusuhan dengan membayar biaya admnistrasi senilai Rp. 50.000 serta pengumpulan Kartu Keluarga (KK) yang mengatasnamakan PDI Perjuangan dengan alasan tertentu itu tidaklah benar.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Internal Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula, Jefri Arya Rette. Menurutnya, DPC PDI Perjuangan Kepsul tidak pernah memerintah struktur ataupun simpatisan untuk melakukan hal yang tidak terpuji tersebut.
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah memerintahkan struktural ataupun simpatisan partai untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang DPC PDI Perjuangan Sula lakukan tiap tahun ialah pemberian beasiswa bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Itu pun tidak di pungut biaya sepeserpun,” Jelas Sekretaris Internal DPC PDI Perjuangan Sula, Jefri Arya Rette kepada transtimur.com, lewat pesan WhatsApp. Senin, (11/1/2020).
Jef menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini ke tingkat kepolisian, sebab dinilai masalah ini dapat merusak citra PDI Perjuangan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Serta bila ada pengurus partai yang terlibat, maka akan diproses sesuai dengan peraturan partai yang berlaku.
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sula akan menindaklanjuti permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Sebab permasalahan ini telah mencoreng marwah PDI Perjuangan. Serta apabila ada keterlibatan Pengurus Partai maka, akan di proses sesuai peraturan Partai yang berlaku (Pemecatan), tegasnya.
Selain itu, Jef pun meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan mencari tahu siapa oknum yang sengaja merusak citra DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Sula.
“Dan atas nama DPC PDI Perjuangan Kepulauan Sula menginstruksikan kepada Pengurus PDI Perjuangan Kepulauan Sula baik PAC, Ranting, dan Anak Ranting untuk mengecek dan mencari tahu di desa masing-masing siapa oknum-oknum yang dengan sengaja mau merusak citra PDI Perjuangan,” tutupnya.(red)
Komentar