Komisioner KPU Maluku Utara Safrina R. Kamaruddin kepada sejumlah awak media, Kamis (17/12/2020) menyampaikan, KPU Malut telah menerima surat resmi dari KPU Kepulauan Sula terkait rekomendasi PSU yang disampaikan Bawaslu.
Safrina bilang, rekomendasi PSU tersebut sudah melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan PKPU, oleh sebab Bawaslu Kepulauan Sula baru menyerahkan rekomendasi tersebut pada hari kelima setelah pencoblosan. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya dua hari setelah hari pencoblosan.
Safrina menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 poin 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2020, seharusnya Bawaslu Kepulauan Sula menyampaikan rekomendasi tersebut dua hari setelah pencoblosan, bukan pada hari kelima setelah pencoblosan.
Diketahui, Bawaslu Kepulauan Sula baru menyampaikan rekomendasi tersebut pada tanggal 14 Desember. Sementara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada 9 Desember.
“Kan ada jangka waktunya nih. Ternyata Bawaslu menyampaikan rekomendasi itu pada tanggal 14 Desember,” ungkapnya.
Untuk itu, Safrina menegaskan, rekomendasi PSU tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sudah melewati ketentuan waktu yang diatur dalam PKPU.
“Jadi PSU itu tidak bisa dilaksanakan. Karena sudah melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan (PKPU, red),” tandasnya. (red/tsc)
Komentar