Oleh: Mohtar Umasugi.
Di banyak ruang pengambilan kebijakan publik, tidak semua persoalan hadir dalam bentuk regulasi yang lengkap dan siap pakai. Justru pada situasi-situasi genting, ketika waktu mendesak, data tidak sepenuhnya tersedia, dan dampak kebijakan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seorang pemimpin diuji bukan hanya oleh kemampuan administratifnya, tetapi oleh intuisi dan integritas intelektual yang ia miliki.
Dalam teori kebijakan publik, kondisi ini dikenal sebagai policy vacuum, yakni ruang kosong kebijakan ketika aturan formal belum atau tidak cukup mengatur suatu keadaan. Pada titik inilah diskresi pemimpin menjadi keniscayaan. Namun diskresi tidak berdiri di ruang hampa. Ia menuntut kedalaman pengalaman, keluasan pengetahuan, dan keberanian moral untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
Intuisi kepemimpinan sering kali disalahpahami sebagai keputusan instingtif yang serba spontan dan tidak rasional. Padahal, dalam perspektif ilmu kebijakan dan kepemimpinan strategis, intuisi justru merupakan kristalisasi dari proses panjang pembelajaran, refleksi, dan perjumpaan dengan realitas sosial. Intuisi lahir dari kemampuan membaca konteks, mengenali pola, serta memahami dampak jangka panjang sebuah kebijakan, bahkan ketika regulasi belum menyediakan panduan yang eksplisit.
Di Kabupaten Kepulauan Sula, konteks kebijakan publik kerap dihadapkan pada kompleksitas geografis, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Situasi semacam ini menuntut pemimpin yang tidak sekadar menunggu aturan turun dari pusat, tetapi mampu mengambil keputusan berbasis kepentingan publik dengan tetap menjaga koridor etika dan konstitusional.
Di sinilah perbedaan mendasar antara pemimpin yang mengandalkan intuisi yang ditopang integritas intelektual, dengan pemimpin yang hanya mengandalkan klaim intelektual semata. Pemimpin dengan intuisi dan integritas intelektual menjadikan pengetahuan sebagai alat pembebasan: ia terbuka pada data, mau mendengar kritik, dan bersedia merevisi kebijakan ketika realitas menunjukkan kekeliruan. Keputusan yang diambil mungkin tidak selalu populer, tetapi memiliki arah, rasionalitas, dan tanggung jawab moral.
Sebaliknya, pemimpin yang hanya mengandalkan klaim intelektual sering kali terjebak pada retorika dan simbol-simbol kecerdasan. Ia gemar mengutip teori, memamerkan capaian, atau berlindung di balik penghargaan, namun miskin kepekaan terhadap realitas sosial. Dalam praktik kebijakan publik, tipe kepemimpinan seperti ini cenderung defensif, alergi terhadap evaluasi, dan menjadikan regulasi sebagai tameng, bukan sebagai instrumen pelayanan.
Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan bukan semata akibat ketiadaan aturan, melainkan karena absennya intuisi etis dalam membaca kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan diambil hanya demi citra, statistik, atau legitimasi kekuasaan, maka publik menjadi korban dari keputusan yang kehilangan ruh keadilan sosial.
Refleksi kopi pagi dari Sula ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa banyak regulasi yang dihafal atau klaim kecerdasan yang disematkan, melainkan dari keberanian mengambil keputusan yang berpihak, meski berada di wilayah abu-abu kebijakan. Intuisi yang sehat, ketika berpadu dengan integritas intelektual, akan melahirkan kebijakan yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga bermakna secara sosial.
Refleksi ini semestinya tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi cermin bersama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang dalam memilih pemimpin ke depan tidak lagi terpukau oleh klaim kecerdasan, retorika manis, atau deretan penghargaan seremonial, melainkan menilai secara jujur kualitas intuisi, integritas intelektual, dan keberpihakan nyata pada kepentingan publik.
Pilihan politik kita adalah penentu arah masa depan daerah ini. Karena itu, tanggung jawab memilih pemimpin bukan sekadar hak demokratis, tetapi amanah moral dan historis. Jika kita menginginkan Sula yang adil, berdaya, dan bermartabat, maka perubahan harus dimulai dari kesadaran kolektif untuk melahirkan kepemimpinan yang berpikir jernih, berani mengambil keputusan di saat sulit, serta tulus mengabdi pada rakyat, bukan pada citra dan kekuasaan semata.
