Oleh: Mohtar Umasugi.
Pergantian tahun selalu hadir dengan dentuman kembang api, sorak sorai, dan janji-janji baru. Namun di Kabupaten Kepulauan Sula, momen ini seharusnya tidak berhenti pada perayaan simbolik yang memanjakan mata, tetapi menjadi ruang refleksi mendalam tentang arah dan capaian pembangunan daerah. Sebab, realitas yang kita hadapi hari ini menunjukkan bahwa program pembangunan di hampir seluruh sektor belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, masih banyak desa yang bergelut dengan keterbatasan akses jalan, transportasi laut yang tidak pasti, serta fasilitas dasar yang belum memadai. Di bidang pendidikan, kualitas dan pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah, sementara di sektor kesehatan, masyarakat kepulauan masih dihadapkan pada persoalan akses, tenaga medis, dan sarana penunjang. Pada sisi ekonomi, nelayan, petani, dan pelaku UMKM belum mendapatkan dukungan kebijakan yang konsisten untuk memperkuat daya tahan dan kemandirian ekonomi mereka. Semua ini bermuara pada satu kesimpulan: kesejahteraan belum benar-benar menjadi hasil nyata dari pembangunan yang dijalankan. Persoalan utamanya bukan semata pada absennya program, melainkan pada cara pandang dan orientasi kebijakan. Pembangunan sering kali diukur dari seberapa besar anggaran terserap dan seberapa banyak kegiatan terlaksana, bukan dari seberapa besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Output dianggap sebagai keberhasilan, sementara outcome dan manfaat jangka panjang kerap terabaikan. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penonton dari daftar program, tanpa merasakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup mereka.
Dalam konteks inilah, pergantian tahun semestinya dimaknai sebagai momentum perubahan mindset. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula perlu mempertimbangkan kembali pilihan-pilihan simbolik dalam merayakan tahun baru. Mendatangkan artis dan menggelar acara yang sarat euforia dan hura-hura mungkin menghadirkan kegembiraan sesaat, tetapi juga berpotensi menguras anggaran daerah yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk membiayai sektor-sektor strategis.
Bandingkan jika momen yang sama digunakan untuk menggelar dialog publik terbuka. Sebuah forum yang mempertemukan pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk duduk bersama mengevaluasi perjalanan pembangunan. Dalam dialog tersebut, capaian dipaparkan secara jujur, hambatan diurai secara terbuka, peluang daerah dikaji secara objektif, dan tantangan dirumuskan bersama dengan tawaran solusi yang realistis. Dialog publik semacam ini bukan hanya lebih hemat anggaran, tetapi juga jauh lebih bermakna bagi masa depan daerah.
Lebih dari itu, dialog publik adalah investasi sosial. Ia membangun budaya partisipasi, memperkuat akuntabilitas, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan pembangunan. Pemerintah tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya aktor penentu, melainkan sebagai fasilitator yang membuka ruang bagi gagasan dan kritik konstruktif. Dari sinilah kebijakan yang lebih kontekstual dan berpihak pada kebutuhan rakyat dapat lahir.
Akhirnya, pilihan di hadapan kita sangat jelas: kembang api yang indah sesaat lalu padam, atau dialog publik yang mungkin sunyi dari gemerlap, tetapi menyala lebih lama dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan. Tahun baru seharusnya menjadi penanda keberanian untuk memilih yang kedua. Mindset baru dibutuhkan agar Kabupaten Kepulauan Sula tidak hanya merayakan pergantian waktu, tetapi benar-benar bergerak menuju perubahan yang substansial yaitu, kesejahteraan dan berkeadilan.
