Oleh: Mohtar Umasugi
Kepercayaan publik adalah fondasi paling mendasar dari keberlanjutan sebuah pemerintahan. Tanpa kepercayaan, seluruh program, janji, dan narasi pembangunan hanya menjadi gema yang hilang di ruang hampa. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang tahun 2025, isu public trust menjadi relevan untuk dibicarakan karena mencerminkan jarak yang makin melebar antara masyarakat dan pemerintah daerah. Jarak itu bukan muncul begitu saja—ia terbentuk dari akumulasi kekecewaan, ketidakselarasan antara janji dan realisasi, serta kondisi sosial-ekonomi yang tidak membaik secara nyata di akar rumput.
Secara teoritik, kepercayaan publik dibangun melalui tiga instrumen: kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika salah satu melemah, kepercayaan publik akan terguncang. Namun ketika ketiganya runtuh dalam waktu yang bersamaan, yang terjadi adalah krisis legitimasi. Pada titik inilah tampak wajah Kepulauan Sula hari ini.
Tahun 2025 dipenuhi laporan tentang realisasi program dan klaim keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Namun, di sisi lain, masyarakat sulit menemukan dampak langsung dari program-program tersebut. Jalan yang rusak bertahun-tahun masih tetap rusak. Ada jembatan tidak ada jalan sebaliknya ada jalan tidak ada jembatan. Air bersih yang dijanjikan berkali-kali tetap tidak mengalir dengan baik di sebagian rumah warga. Pelayanan kesehatan masih bergerak lambat. Dunia pendidikan masih jauh dari standar mutu minimal.
Problem ini menunjukkan adanya asimetri informasi antara pemerintah dan warga. Pemerintah bicara tentang output, masyarakat justru menuntut outcome. Pemerintah menekankan seremonial, masyarakat menuntut jawaban atas persoalan sehari-hari. Ketika ketidaksinkronan itu terus berulang, publik mulai kehilangan rasa percaya—bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka.
Hampir seluruh lapisan masyarakat mengeluhkan hal yang sama: perputaran uang yang lemah, harga barang kebutuhan semakin tinggi, kesempatan kerja stagnan, dan aktivitas ekonomi tidak bergairah. Sebagian pedagang mengaku omzet menurun drastis. Nelayan mengeluhkan biaya operasional yang tinggi tanpa dukungan memadai. Petani menghadapi harga jual komoditas yang tidak stabil. Sementara itu, belanja pemerintah daerah yang semestinya menjadi stimulus ekonomi justru terkesan tidak mengalir ke masyarakat.
Dalam kajian ekonomi pembangunan, situasi semacam ini disebut sebagai pembangunan tanpa efek multiplikasi. Anggaran belanja hanya berputar dalam lingkaran kecil elite birokrasi dan kontraktor, bukan menggerakkan ekonomi masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat akan melihat pemerintah bukan sebagai motor pembangunan, tetapi sebagai entitas yang jauh dari kehidupan mereka.
Selain itu salah satu faktor paling menentukan hilangnya kepercayaan publik adalah ketidakjelasan arah kebijakan. Banyak keputusan diambil tanpa ruang dialog dengan masyarakat. Program disusun tanpa peta kebutuhan yang jelas. Informasi anggaran sulit diakses publik. Ketika akuntabilitas melemah, masyarakat melihat bahwa pemerintah bekerja tanpa standar evaluatif yang pasti.
Padahal, secara akademik, transparansi adalah pilar untuk membangun legitimasi. Pemerintahan yang menutup ruang informasi akan tersandera oleh persepsi negatif: dugaan penyimpangan, inefisiensi, hingga ketidaksiapan dalam mengelola administrasi pembangunan. Masyarakat mungkin tidak mengetahui detail anggaran, tetapi mereka merasakan akibat dari tata kelola yang tidak efektif.
Kepercayaan publik tidak lahir dari retorika. Ia lahir dari konsistensi tindakan. Ketika janji tidak ditepati, ketika keluhan tidak didengar, ketika kesenjangan sosial-ekonomi semakin melebar, maka publik kehilangan keyakinan pada kapasitas pemerintah daerah untuk memimpin perubahan. Krisis trust ini berimplikasi secara sosial dan politik: partisipasi publik menurun, kritik sosial meningkat, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi renggang.
Dalam literatur administrasi publik, kondisi ini disebut sebagai defisit kepercayaan—sebuah kondisi ketika masyarakat tidak lagi melihat pemerintah sebagai solusi atas masalah mereka. Jika ini dibiarkan, maka seluruh program pembangunan, tidak peduli sebesar apa anggarannya, akan kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Evaluasi realitas tahun 2025 seharusnya tidak ditafsirkan sebagai serangan, tapi sebagai refleksi. Kita adalah masyarakat yang menginginkan perubahan. Kita ingin melihat pemerintah hadir dengan kebijakan yang menyentuh kehidupan nyata warga. Kita ingin pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam laporan, tetapi terasa dalam dapur rumah tangga.
Public trust bisa dipulihkan—tetapi hanya melalui langkah konkret: membuka ruang dialog, memperbaiki birokrasi layanan dasar, memastikan anggaran menyentuh masyarakat, serta berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas.
Tahun 2025 mungkin menjadi catatan kritis. Namun, ia juga menjadi undangan untuk memperbaiki diri—baik pemerintah maupun masyarakat. Kepercayaan publik bukan hadiah. Ia adalah hasil dari kerja keras, kedewasaan politik, dan keberanian untuk berubah.
