Halteng, Transtimur.com – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Halmahera Tengah mencatat prestasi sebagai daerah dengan inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025.
Hal ini menempatkan Halmahera Tengah pada posisi pertama dengan inflasi terendah se-Indonesia, dengan capaian inflasi sebesar -0,19 persen, menjadikannya satu-satunya kabupaten dengan inflasi negatif dari 150 daerah sampel IHK.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa pada periode yang sama, inflasi nasional secara year-on-year (YoY) berada di angka 2,86 persen. Meskipun angka ini masih dalam rentang target nasional 1,5-3,5 persen, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus mengingatkan, pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan yang dapat memberikan tekanan inflasi di masa mendatang.
Kemendagri mengapresiasi kepemimpinan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil, atas keberhasilan tersebut, yang merupakan hasil dari langkah konkret, terukur, dan responsif dalam menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi komoditas pangan nasional.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, mengaku bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil konsolidasi kebijakan dan penguatan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak awal tahun.
“Sejak Januari 2025, kami memandu TPID bekerja berbasis data, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi bukan hanya angka, tetapi menjaga stabilitas dan ketenangan hidup warga,” ujar Bupati, Senin (24/11/2025).
Pemerintah daerah menerapkan sejumlah strategi terintegrasi, di antaranya pemantauan harga dan stok secara berkala, pelaksanaan operasi pasar murah untuk komoditas strategis, inspeksi distribusi barang guna mencegah penahanan pasokan, serta kerja sama lintas daerah untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.
Selain itu, gerakan menanam dan dukungan transportasi dari APBD turut dijalankan selaras dengan enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dipantau Kemendagri melalui evaluasi rutin.
Bupati Ikram menambahkan bahwa capaian ini memberikan dampak langsung bagi stabilitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun. “Fokus kami tetap sama: harga stabil, pasokan aman, masyarakat tenang,” tegasnya.
Rakor pengendalian inflasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran; Direktur Pengawasan Standardisasi dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan; serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Telisa Aulia Falianty.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi bersama TPID, BUMD pangan, distributor, dan kementerian terkait guna menjaga keberlanjutan tren positif dan memastikan pengendalian inflasi tetap terkendali pada periode selanjutnya.
