Oleh: Mohtar Umasugi
Tulisan ini lahir dari diskusi lepas bersama Dr. Abdul Halik, M.Pd.I—dosen sekaligus salah satu pengurus Majelis Daerah KAHMI —serta beberapa pengurus dan anggota MD KAHMI Kota Parepare. Dalam suasana santai namun bernas itu, kami berbicara panjang lebar tentang arah pembangunan daerah di Indonesia Timur dan bagaimana pengalaman Parepare dapat menjadi inspirasi bagi daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sula.
Dari diskusi tersebut, saya menarik satu benang merah penting: bahwa kemajuan daerah tidak selalu bergantung pada luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam, melainkan pada paradigma pembangunan yang cerdas dan berkelanjutan. Kota Parepare adalah contoh konkret dari tesis itu. Dengan wilayah yang relatif kecil, Parepare berhasil mentransformasi diri menjadi kota jasa, perdagangan, dan pendidikan yang berdaya saing di kawasan Ajatappareng.
Secara empiris, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Parepare stabil di kisaran 4–5 persen per tahun, dengan kontribusi utama berasal dari sektor perdagangan, jasa pendidikan, serta transportasi dan pergudangan. Dr. Abdul Halik dalam diskusi menegaskan, “Kunci keberhasilan Parepare ada pada kepemimpinan yang konsisten membangun visi kota cerdas berbasis pelayanan publik dan pendidikan.”
Paradigma ini layak dijadikan cermin bagi Kabupaten Kepulauan Sula, yang memiliki potensi kelautan, pertanian tropis, serta pariwisata bahari yang melimpah. Namun hingga kini, pembangunan Sula masih lebih berorientasi pada proyek fisik ketimbang pemberdayaan manusia dan inovasi lokal. Seperti ditegaskan beberapa pengurus MD KAHMI Parepare, pembangunan daerah akan kuat bila didukung tiga fondasi utama: tata kelola yang transparan, kolaborasi lintas sektor, dan investasi pada kualitas sumber daya manusia.
Jika pendekatan Parepare diterapkan dalam konteks Sula, maka pembangunan ke depan seharusnya diarahkan untuk menciptakan ekosistem maritim yang produktif, memperkuat pendidikan keislaman dan literasi digital, serta membangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di sinilah peran kampus seperti STAI Babussalam Sula menjadi strategis—bukan sekadar lembaga akademik, tetapi juga lokomotif peradaban dan pusat gagasan pembangunan daerah.
Dalam kerangka itu, pembangunan berbasis data dan partisipasi publik harus menjadi arus utama. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyiapkan proyek, tetapi perlu menyiapkan arah, indikator, dan peta jalan pembangunan yang terukur. Sula membutuhkan paradigma baru: pembangunan yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan sosial, bukan sekadar serapan anggaran.
Sebagaimana Parepare membangun dirinya dengan karakter “service city” yang inklusif dan progresif, Kepulauan Sula pun bisa menjadi kabupaten kepulauan yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing. Modal sosial dan kultural masyarakat Sula sudah cukup kuat, tinggal bagaimana pemerintah daerah dan elit kebijakan berani menggeser cara pandang pembangunan menuju model berbasis pengetahuan dan kolaborasi.
Diskusi bersama Dr. Abdul Halik dan rekan-rekan KAHMI Parepare akhirnya menutup satu kesimpulan reflektif:
“Pembangunan sejati adalah tentang manusia. Kota atau kabupaten bisa kecil secara geografis, tetapi akan besar jika pikirannya luas dan orientasinya jelas.”
Itulah pelajaran berharga dari Parepare bagi Kepulauan Sula — bahwa kemajuan daerah tidak dibangun dalam sehari, tetapi dimulai dari perubahan cara berpikir, kesungguhan bekerja, dan keberanian untuk berinovasi.
