Transtimur.com – Ruas jalan Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan ke Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula menguras dua APBD hingga Rp 44 miliar lebih.
Kenapa tidak, proyek pembangunan ruas jalan Kaporo-Capalulu telah menguras APBD Kepulauan Sula sebesar Rp 28 miliar. Kendati telah mengalokasikan anggaran besar, proyek ini masih menghadapi berbagai kontroversi terkait anggaran.
Berdasarkan data yang dikantongi transtimur menyebutkan pada masa Pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Bupati Hendrata Theis dan Wakil Bupati Zulfahri Duwila (HT-Zadi) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar dari APBD Sula tahun 2016 untuk pembangunan badan jalan ini.
Pada tahun 2021, Bupati HT kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp 7 miliar dari APBD. Belum sempat melaksanakan kegiatan di lapangan jabatan HT selaku Bupati sudah berahir
Proyek ini kemudian dilanjutkan oleh Bupati terpilih Fifian Adeningsi Mus (FAM), namun pekerjaan dengan nilai anggaran Rp 7 miliar tersebut hanya dicairkan 30 persen atau penggunaan anggaran 30 persen dan sisa anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.
Bupati Fifian kembali kucurkan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang bersumber dari APBD 2022, yang diduga terbengkalai.
Keadaan semakin rumit ketika ruas jalan Kaporo-Capalulu dialihkan menjadi jalan Provinsi Maluku Utara, sehingga Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15.268.165.631,31 untuk pembangunan jalan Kaporo-Capalulu yang saat ini sedang berlangsung. Pekerjaan jalan itu dikerjakan oleh PT. Duta Tunggal Jaya selaku pemenang tender proyek itu.
Hasil penelusuran terbaru menunjukkan anggaran pembangunan jalan Kaporo-Capalulu dari APBD Sula sebesar Rp 28 miliar dan APBD Provinsi Malut sebesar Rp 15.268.165.631,31. Bila ditotal mencapai kurang lebih Rp 44 miliar termasuk Rp 980 juta anggaran jasa pengawasan.
Walaupun dana yang dialokasikan sangat besar, proyek ini masih menyisakan pertanyaan tentang penggunaan dana publik dan kemajuan pembangunan yang lambat.
