Halteng, Transtimur.com – Karang Taruna Desa Waleh yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bergerak, menggelar aksi-damai menuntut ketidak transparansi anggaran Dana Desa (DD) dan mendesak agar diadakan rapat koordinasi secara terbuka dan umum kepada masyarakat.
Dalam amatan media ini, aksi demonstrasi yang digelar pada Senin, 2 November 2026, sekitar pukul 09.30 WIT, itu dengan membawah misi Fagawene Pnu, adalah bentuk penyampaian aspirasi dan keresahan masyarakat terkait transparansi tata kelola pemerintahan desa dan dampaknya terhadap lingkungan lokal.
Koordinator Lapangan (Korlap), selaku mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Waleh (IPMW), periode 2024-2025, Irfajli Sahdan, menyampaikan bahwa mendesak pemerintah desa dan BPD untuk segera merealisasikan pengadaan Sekretariat Mahasiswa sebagai wadah pembinaan, diskusi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) muda asal Desa Waleh di Ternate.
Selain itu, Ketua Umum Karang Taruna Desa Waleh, Irawan Bakti, menegaskan untuk secepatnya diselenggarakan rapat umum, agar segala informasi tersebut bisa diketahui oleh masyarakat.
“Kami masyarakat dan pemuda desa Waleh mendesak kepada ketua BPD agar secepatnya buat rapat umum, satu atau dua hari ini sudah harus diadakan rapat,” katanya saat diwawancarai.
Adapun, dalam aksi tersebut meminta kejelasan kekosongan Humas sehingga harus adanya peran Humas Desa Waleh dalam menjembatani informasi antara pemerintah desa dengan warga agar terwujud keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Perwakilan Tokoh Masyarakat, selaku putra Waleh Gani Suritno, mengaku bahwa sangat bersyukur ada aksi tersebut. Menurutnya, bahwa empat poin yang disampaikan oleh anak-anak pemuda Karang Taruna Desa Waleh sangatlah benar.
“Pertama, selama ini pemerintah desa tertutup, anggaran anggaran desa tidak pernah rapat umum, tidak pernah ada pertanggung jawaban anggaran akhir tahun kepada masyarakat, dan
kedua selama ini humas perusahan dari desa Waleh tidak ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa untuk poin ketiga sekret mahasiswa pun sudah lama di janjikan perusahan, tetapi tidak terealisasi, dan keempat, Aktifitas PT IWIP dalam hal ini eksternal, harus dihentikan. Karena banyak lahan-lahan masyarakat desa Waleh yang banyak yang kurang ketika di ukur. Jadi masyarakat banyak mengeluh, demikian dari sya,” tutupnya.
Berikut, adalah poin-poin utama dari keempat tuntutan yang disampaikan:
• Mendesak transparansi dan rapat Umum BPD bersama masyarakat, khususnya mengenai dengan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD).
• Menuntut adanya Humas desa Waleh.
• Mendesak pemerintah desa dan BPD secepatnya mengadakan sekret Mahasiswa.
• Mendesak penghentian sementara aktivitas PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di wilayah Desa Waleh.
