Bupati FAM Hadiri Penyerahan LHP BPK Ke Presiden Joko Widodo

Jakarta,transtimur.com – Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus (FAM), menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya. Penyerahan LHP BPK ini merupakan momen penting dalam siklus pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas oleh BPK merupakan modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 

“Pemeriksaan ini memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” tegas Isma Yatun yang kutip dari website BPK RI.

Lebih lanjut, Isma Yatun menjelaskan bahwa BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp55,97 triliun sejak tahun 2015 hingga 2023. Hal ini menunjukkan komitmen BPK dalam mengawal pelaksanaan pembangunan melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Presiden Joko Widodo, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa opini WTP yang diraih LKPP selama delapan tahun berturut-turut merupakan kewajiban, bukan prestasi. 

“Ini uang rakyat, uang negara. Kita harus sadar bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa,”ujarnya.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural, sinkronisasi regulasi, dan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. Beliau juga mendorong agar pemerintahan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.

Menutup sambutannya, Presiden berharap BPK dan seluruh komponen bangsa mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia. 

“Saya mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Komentar