Transtimur.com —Â Saat ini, negara tetangga Indonesia, yaitu Myanmar, tengah berada dalam keadaan darurat yang mengkhawatirkan. Berita ini mengemuka setelah junta militer Myanmar memutuskan untuk memperpanjang status darurat negara selama enam bulan mendatang.
Konflik Tidak Berkesudahan: Kelompok Milisi Vs. Junta Militer
Di tengah situasi yang tegang, kelompok milisi terus menerus melakukan perlawanan di berbagai wilayah negara tersebut. Konfrontasi antara kelompok milisi dan rezim junta militer terus berlanjut, menambah keruhnya situasi yang sudah genting.
Myanmar Tidak Diundang: ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Tanpa Kehadiran Myanmar
Akibat peristiwa ini, Myanmar mendapati dirinya sendiri terisolasi, bahkan dikesampingkan dari Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Jakarta yang dijadwalkan pada tanggal 5-10 Agustus 2023. Hal ini tak lepas dari fakta bahwa demokrasi di Myanmar masih belum terwujud secara efektif setelah terjadinya kudeta oleh junta militer.
Keputusan Drastis: Keadaan Darurat Diperpanjang, Pemilu Ditunda
Berdasarkan laporan yang disiarkan oleh MRTV (Myanmar Radio and Television), Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) telah mengambil keputusan drastis. Pada tanggal Senin (31/7/2023), NDSC bertemu di ibu kota Naypyidaw dan memutuskan untuk memperpanjang status keadaan darurat selama enam bulan, efektif mulai Selasa (1/8/2023). Keputusan ini diambil dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang memerlukan waktu yang lebih lama.
Namun, dampak dari keputusan ini lebih dari sekadar penundaan pemilu. Keadaan darurat memberikan wewenang penuh kepada militer untuk mengendalikan berbagai fungsi pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, Jenderal Senior Min Aung Hlaing memegang kendali atas kekuasaan yang luas di negara tersebut.
Tantangan Menuju Demokrasi: Konflik Antara Junta Militer dan Pro-Demokrasi
Kondisi ini tidak lepas dari perjuangan antara junta militer dan kelompok pro-demokrasi yang terus berlangsung sejak awal. Keadaan darurat telah menjadi alasan bagi junta militer untuk mempertahankan kendali dan kekuasaan mereka. Namun, kelompok pro-demokrasi, seperti Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Nay Phone Latt, tetap berkomitmen untuk menghadapi tantangan ini.
“Nafsu akan kekuasaan mendorong junta untuk memperpanjang keadaan darurat. Kami sebagai kelompok revolusioner akan terus berjuang demi percepatan kegiatan revolusi kami,” ungkap Nay Phone Latt, juru bicara dari Pemerintah Persatuan Nasional.
Dampak di Mata Dunia: Respons Kemenlu RI
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang diwakili oleh Juru Bicara Teuku Faizasyah, memberikan tanggapannya terhadap perkembangan di Myanmar. Meskipun Indonesia saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN, belum ada reaksi khusus yang diberikan oleh negara-negara Asia maupun anggota ASEAN terkait situasi ini.
Teuku Faizasyah menjelaskan, “Kami melihat bahwa situasi ini akan semakin memperlambat proses perdamaian di Myanmar. Namun, kami belum mengambil posisi resmi terkait hal ini. Kami akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari perwakilan kami di Myanmar.”
Potret Pemberontakan: Kelompok Milisi dan Tantangan yang Dihadapinya
Salah satu kelompok milisi yang menghadapi junta militer adalah Tentara Pembebasan Rakyat Bamar (BPLA) yang dipimpin oleh mantan penyair, Maung Saungkha. Saat ini, kelompok ini telah mendapatkan pelatihan dan pengalaman pertempuran dari sekutu di berbagai perbatasan negara.
Mayoritas anggota BPLA berasal dari kelompok etnis Bamar, yang merupakan mayoritas penduduk di Myanmar. Mereka mendominasi wilayah tengah negara dan umumnya menganut agama Buddha.
Berdasarkan Institut Strategi dan Kebijakan di Myanmar, BPLA memiliki sekitar 1.000 anggota, menjadikannya salah satu kelompok milisi terbesar di negara tersebut. Kesuksesan BPLA dalam pertumbuhannya banyak bergantung pada kemampuan Maung Saungkha dalam membangun hubungan dengan kelompok bersenjata lainnya.
Tantangan Finansial dan Perseveransi: Masa Depan BPLA
Namun, perjuangan BPLA tidaklah mudah. Mereka menghadapi tantangan finansial yang signifikan. Meskipun banyak kelompok bersenjata di Myanmar mendapatkan dana dari perdagangan narkoba, BPLA mengandalkan donasi, penjualan merchandise, dan karya puisi Maung Saungkha.
Di samping itu, kelompok ini juga menghadapi tantangan lain, seperti beberapa anggota yang melarikan diri. Tantangan ini tidak menghentikan semangat para anggota untuk terus berjuang demi perubahan dan pemulihan demokrasi di Myanmar.
Kesimpulan
Situasi darurat di Myanmar menunjukkan betapa rumitnya proses perjuangan menuju demokrasi. Konflik antara junta militer dan kelompok pro-demokrasi, seperti BPLA, terus berlanjut, meninggalkan dampak besar pada masyarakat dan stabilitas negara.
