TRANSTIMUR.COM—Rencana Kapala Dinas Sosial (Kadinsos) Rifai Masuku dan Kaban Kesbang pol, Said Losen melakukan kordinasi dengan Kapolres Kepulauan Sula, AKBP. Herry Purwanto pada hari ini Jumat (15/1/2021), kembali ditunda.
Rencana kordinasi tersebut untuk membahasa soal Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH Kepton) atas dugaan pungutan 922 Kartu Keluarga (KK) warga dan uang administrasi Rp 50 juta orang yang ditotalkan Rp46 juta.
“Rencana pertemuan dengan Kapolres belum bisa, Insa Allah Senin,”Jawab singkat Kadinsos Rifai Apin Masuku, saat dihubungi via telpon, Jumat (15/1/2021) siang.
Dia bilang rencana pertemuan itu ditunda hingga Senin (18/1/2021), alasanya karena pagi tadi belum miliki kesempatan, sehingga kami tunda.
Sebelumnya, Kadinsos dan Kaban Kesbang Pol berencana bertemu dengan Kapaolres Kepulauan Sula, untuk mebhasa terkait 922 KK dan sejumlah uang 46 juta yang diduga dipungut oleh LBH Kepton di warga Kepulauan Sula.
Rifai mengatakana, mereka (LBH Kepton red) sudah mengumpul 922 KK dengan uang adminsitrasi sebesar Rp 50.000,00, yang ditotalkan Rp 46 juta, untuk proses bantuan Dana pengungsi kerusuhan.
“Kami anggap Hoax karena di Sula ini LBH Kepton karean hasil kordinasi saya dengan Dinsos Provinsi Maluku Utara, namun Dinsos Malut belum mengetahui informasi Dana pengungsi kerusahan ini secara resmi,”jelasnya.
Lanjut Rifai, mereka (LBH Kepton red) sudah tiga kali melakukan aksi ini. aksi pertama di tahun 2017-2019 dan 2021 ini.
“memang benar mereka menang gugatan, tapi pelaksanaan bantuan itu pemerintah tapi ini kan kita belum mengetahui masalah ini. lebih parahnya lagi yang namanya bantuan sosial tidak bisa ada pungutan”,
“Tapi kenyataannya mereka kumpul Rp50.000,00 coba kase kali dengan berapa ribu orang yang ada di Kepulauan Sula ini,”tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya bersama Instansi terkait sudah temui Kordinator pungut 922 KK dan uang 46 juta insial FU di Desa Fatce dan salah satu rekannya inisial SD di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, tutupnya.(tex)
Komentar